/2026/09/08/692615088.jpg "Mendagri Kejar Penyaluran Bantuan Bencana NTT, Penuhi Kebutuhan Warga Lebih Cepat")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya, realisasi bantuan di sejumlah daerah masih rendah sehingga kebutuhan dasar warga di pengungsian harus segera dipenuhi.
Tito mengatakan, realisasi bantuan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) di NTT masih berbeda-beda antar daerah. Pemerintah Provinsi NTT tercatat telah merealisasikan 43% bantuan, sementara sejumlah daerah lainnya baru mencapai 27% dan 25%.
Baca Juga: Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Purbaya Ingatkan Risiko Gagal Bayar
"Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen," ujar Tito usai memimpin rapat koordinasi bersama Pemda terdampak bencana di NTT, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (9/9/2026).
Menurut Tito, daerah dengan realisasi rendah perlu segera mempercepat penyaluran, terutama untuk masyarakat yang masih bertahan di pengungsian maupun tenda darurat.
Kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian harus dipastikan tersedia, termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
"Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak," lanjut Tito.
Selain bantuan kebutuhan dasar, pemerintah mulai menyiapkan skema pemulihan rumah warga yang rusak akibat bencana. Tito meminta Pemda mempercepat pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi di lapangan.
Pemerintah menetapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan akan memperoleh Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, sedangkan kerusakan berat mendapatkan Rp70 juta dan dapat dibangun kembali di atas tanah milik warga.
Pendataan dilakukan secara berlapis untuk memastikan tingkat kerusakan rumah akurat dan bantuan tidak salah sasaran. Untuk rumah yang rusak berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula (in situ). Namun, jika kondisi lahan tidak memungkinkan, pemerintah akan menyiapkan hunian di kawasan relokasi.
Tito menekankan percepatan pendataan menjadi penting karena data tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga terdampak.
Baca Juga: Pemerintah Matangkan RUU Satu Data Indonesia, Data Pribadi Jadi Perhatian
Rapat koordinasi tersebut juga membahas pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera.
Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian in situ melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pembangunan di kawasan relokasi akan ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk mempercepat proses pembangunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terutama terkait proses lelang.
"Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini," tutup Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
