kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   -25.000   -1,30%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Mendagri: Belum ada surat KPK soal non aktif Atut


Selasa, 31 Desember 2013 / 16:27 WIB
Mendagri: Belum ada surat KPK soal non aktif Atut
ILUSTRASI. Sekarang Hanya Rp 1 Jutaan, Simak Harga HP Vivo Y20 Terbaru dan Spesifikasinya


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri

BOGOR. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait permintaan untuk me non-aktifkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dari jabatannya pasca ditahan KPK, karena dugaan suap pilkada Lebak.

Hal tersebut dikatakan Gamawan ketika ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/12). "Saya belum terima suratnya. Sampai tadi malam saya cek belum ada suratnya," tutur Gamawan.

Karena belum menerima surat KPK terkait penonatifkan Atut itu, maka Gamawan juga menolak berkomentar apakah mengabulkan permohonan KPK atau tidak. Sejauh ini, kata Gamawan, surat yang diterima Mantan Gubernur Sumatera Barat ini dari KPK terkait Atut adalah surat penahanan.

"Yang ada surat KPK tentang pemberitahuan penahanan Ibu Atut. Itu sudah saya terima tadi malam," ujar Mendagri. Menurut Gamawan, berdasarkan regulasi yang berlaku, seorang pejabat negara itu baru bisa nonaktif dari jabatannya jika sudah berstatus terdakwa.

Namun meskipun begitu, ia tidak menutup kemungkinan mengabulkan permohonan KPK tersebut. "Tapi kan, KPK tidak punya SP3 ya. Karena itu, saya tunggu dulu suratnya," terang Mendagri.

Sebelumnya, KPK meminta agar Mendagri segera menonatifkan Atut dari jabatannya mengingat ia telah ditahan oleh KPK. Lembaga Anti Korupsi ini mengatakan segera akan melayangkan surat kepada Mendagri terkait penonaktifan Atut tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×