Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Publik masih menanti kabar terkait peruntukan realokasi anggaran kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) yang diefisiensikan.
Pasalnya, sempat ada isu bahwa pemangkasan anggaran K/L ini berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga honorer K/L, beasiswa pemerintah terancam berhenti, serta ada isu uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (UKT) akan dinaikkan.
Permasalahan tersebut membuat publik marah, karena efisiensi anggaran tersebut justru merugikan banyak pihak.
Baca Juga: Karyawan Hotel Dibayang-bayangi PHK di Jawa Timur Imbas Efisiensi Anggaran
Meski begitu, setelah isu ini bergulir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, efisiensi tersebut tidak akan berdampak pada ketiga isu tersebut.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, apabila efisiensi tersebut tidak berdampak pada PHK, beasiswa pemerintah, dan dana riset lembaga, dan yang dipangkas misalnya adalah kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas, maka merupakan keputusan yang tepat.
“Pemborosan di K/L ini sudah cukup akut, berlangsung lama, sehingga memang harus ada review terhadap alokasi yang lebih strategis,” tutur Eko kepada Kontan, Jumat (14/2).
Akan tetapi, Eko menyampaikan, paling penting yang harus diperhatikan adalah hasil efisiensi atau realokasi anggaran tersebut akan dialokasikan untuk apa saja. Apabila alokasinya tepat, maka positif untuk mendorong perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Transparan Soal Kebijakan Efisiensi Anggaran
Eko berharap, alokasi efisiensi anggaran ini akan diperuntukkan untuk sektor-sektor yang lebih strategis. Menurutnya, keputusan tersebut akan lebih diterima masyarakat. Misalnya pendidikan, dan kesehatan.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa peruntukan anggaran yang diefisiensikan salah satunya akan digunakan untuk makan bergizi gratis (MBG). Meski demikian, dia tidak secara gamblang mengungkapkan tambahan anggaran MBG Rp 100 triliun akan sepenuhnya dari anggaran tersebut.
“Arahnya kan Bapak Presiden memang menghendaki dengan banyaknya masyarakat sekolah anak-anak kapan sekolah yang kami sampaikan kapasitas untuk melaksanakan itu dari MBG nya,” tutur Sri Mulyani kepada awak media, Jumat (24/1).
Adapun anggaran MBG dianggarkan Rp 71 triliun dan hanya disalurkan kepada 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat tahun ini. Nah dengan tambahan Rp 100 triliun, maka target penerima manfaat akan meningkat menjadi 82,9 juta penerima.
Baca Juga: Istana Sebut Dana Retreat Kepala Daerah Dibiayai dari Pos APBN Kemendagri
Sri Mulyani menyebut, selain akan dialokasikan untuk MBG, pemangkasan anggaran K/L dan daerah juga akan disalurkan untuk swasembada pangan, energi dan sektor kesehatan, agar kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa meningkat.
Untuk diketahui, meski sudah melewati proses realokasi anggaran K/L, anggaran yang diefsiensikan tetap mencapai Rp 306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diefisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Sementara itu, total belanja negara tahun ini mencapai Rp 3.621,3 triliun.
Selanjutnya: Rencana IPO JX Advanced Metals Dengan Target US$ 3 Miliar
Menarik Dibaca: KAI Luncurkan KA Perintis Cut Meutia di Aceh, Tarif Rp 2.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
