Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto akhir-akhir ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Apalagi kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan karena menimbulkan salah persepi di masyarakat.
Berdasarkan hasil rapat di setiap komisi DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kepolisian RI menjadi K/L dengan efisiensi atau pemangkasan anggaran terbesar.
Diketahui, Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran mencapai Rp 60,46 triliun, sedangkan Polri mencapai Rp 20,5 triliun.
Baca Juga: MNC Land Angkat Bicara Soal Perintah Penghentian Proyek Lido
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa besarnya pemangkasan anggaran di kedua K/L tersebut dikarenakan selama ini keduanya dikenal sebagai penerima anggaran belanja yang cukup besar.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi tanpa memandang K/L tertentu.
Namun, Yusuf menekankan bahwa pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
"Apakah efisiensi pada K/L tertentu di pos belanja tertentu itu mempunyai efek buruk terutama dalam konteks misalnya dampak perekonomian atau pelayanan publik," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (14/2).
Jika ternyata efisiensi anggaran ini mengganggu pelayanan publik atau menekan perekonomian secara signifikan, pemerintah perlu membuka ruang untuk mengembalikan anggaran pada sektor-sektor vital.
Baca Juga: Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur Demi Efisiensi
Langkah strategis lainnya yang harus diperhatikan adalah komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu terus mengkomunikasikan melalui media massa maupun media sosial terkait rencana pemangkasan anggaran yang akan dijalankan.
"Pesan yang diberikan juga seharusnya jelas di mana pemerintah membuka opsi untuk mengembalikan anggaran belanja pada pos belanja tertentu apabila dinilai pos belanja tersebut punya keterkaitan dengan pelayanan publik atau punya vital dalam misalnya mendorong perekonomian secara umum," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan monitor kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah terhadap dampaknya kepada perekonomian Indonesia.
Iya menegaskan, meski ada kebijakan efisien anggaran, namun dalam hal ini pemerintah tidak akan mengurangi total belanja negara seperti yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025.
Baca Juga: Ini Kata Menkeu Soal Penggunaan Hasil Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Untuk MBG
"Untuk saat ini tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah refocussing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya: Meski CAR Tipis, OJK Tak Lakukan Pengawasan Khusus Pada Bank Mayapada
Menarik Dibaca: KAI Luncurkan KA Perintis Cut Meutia di Aceh, Tarif Rp 2.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
