kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.621.000   -3.000   -0,18%
  • USD/IDR 16.439   -134,00   -0,82%
  • IDX 7.030   -79,14   -1,11%
  • KOMPAS100 1.029   -15,21   -1,46%
  • LQ45 811   -12,07   -1,47%
  • ISSI 210   -1,76   -0,83%
  • IDX30 421   -5,12   -1,20%
  • IDXHIDIV20 507   -5,69   -1,11%
  • IDX80 117   -2,09   -1,76%
  • IDXV30 121   -1,30   -1,06%
  • IDXQ30 139   -1,68   -1,20%

Menakar Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Proyek Infrastruktur Termasuk IKN


Senin, 03 Februari 2025 / 21:27 WIB
Menakar Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Proyek Infrastruktur Termasuk IKN
ILUSTRASI. Pekerja berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024). Efisiensi anggaran berdampak pada proyek infrastruktur, yang berkaitan dengan swasembada pangan, seperti pembangunan irigasi dan jalan daerah.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menetapkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Pemangkasan ini mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa efisiensi ini turut berdampak pada proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan swasembada pangan, seperti pembangunan irigasi dan jalan daerah. 

Baca Juga: Dua Proyek Infrastruktur Waskita Karya (WSKT) di IKN Progresnya Capai Lebih dari 90%

Kementerian PU diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 81 triliun, meskipun Dody menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau kembali proyek-proyek yang perlu diajukan ulang agar tetap berjalan.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN untuk 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. 

Namun, mengingat adanya efisiensi anggaran, pihaknya akan bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan anggaran tetap sesuai dengan kesepakatan.

Di sisi lain, Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto menyebut bahwa efisiensi APBN 2025 berpotensi menunda penyelesaian beberapa proyek strategis nasional (PSN). 

Baca Juga: Ada Efisiensi APBN, Bagaimana Dampaknya ke Proyek Infrastruktur?

Evaluasi yang telah dilakukan bersama kementerian/lembaga serta badan usaha menunjukkan bahwa proyek bendungan, irigasi, dan jalan tol termasuk yang terdampak akibat pengurangan anggaran.

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, pemerintah perlu menyusun strategi prioritas agar proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan nasional.

Selanjutnya: Instrumen Investasi di Indonesia Rontok Tertekan Faktor Eksternal

Menarik Dibaca: Jadwal KRL Jogja-Solo Pada 4 Sampai 5 Februari 2025, Catat Moms!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×