Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Adapun rinciannya, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, yang paling penting bagi Kementerian PU bisa mendukung swasembada pangan. Proyek terkait program tersebut diantaranya irigasi dan jalan daerah.
"Secara bertahap, InsyaAllah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025," ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2).
Baca Juga: Anggaran Dipangkas Rp 2,74 Triliun, Kemnaker Sibuk Tentukan Program Prioritas
Dody mengakui, dalam surat dari menteri keuangan terakhir, Kementerian PU diminta untuk efisiensi anggaran sebesar Rp 81 triliun.
"Tapi secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang," ucap Dody.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. Dalam ratas disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN selama 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, dimana anggaran tahun 2025 sebesar Rp 14,4 triliun.
Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terbit pada 22 Januari 2025. Sebab itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran pembangunan IKN tetap sesuai yang disepakati yakni Rp 14,4 triliun di tahun 2025.
Baca Juga: Ada Efisiensi, Anggaran Kemendagri Dipotong Rp 2,57 triliun
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh bapak presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun," ujar Basuki.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto mengatakan, pada Januari 2025 KPPIP bersama kementerian/lembaga/badan usaha selaku penanggung jawab proyek strategis nasional (PJ PSN) sudah melakukan evaluasi pelaksanaan PSN. Hal ini terkait evaluasi PSN dan adanya efisiensi anggaran APBN 2025.
PJ PSN termasuk Kementerian PU diminta untuk melakukan prioritisasi mana-mana saja PSN yang terdampak karena efisiensi APBN dan saat ini masih berproses.
"Dari hasil diskusi, ada beberapa PSN yang kemungkinan terdampak (mundur penyelesaiannya) karena efisiensi APBN, seperti PSN bendungan, irigasi, dan jalan tol," ujar Suroto.
Selanjutnya: Menilik Valuasi Saham Teknologi Indonesia di Tengah Kehadiran DeepSeek
Menarik Dibaca: Masih Ada yang Diguyur Hujan, Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (4/2)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
