Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2021.
Mahfud mengatakan, pemerintah bersama semua pemangku kepentingan terkait mulai dari lintas kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan dan para Kepala Daerah akan mengantisipasi dan mengendalikan kemungkinan terjadinya karhutla.
Ia mengatakan, negara tetangga Indonesia kerap kali melayangkan protes atas terjadinya karhutla karena dampak asap yang ditimbulkan mencapai negaranya.
Meski begitu, Mahfud mengklaim sejak tahun 2016 hingga saat ini karhutla terbilang sudah bisa teratasi dibanding tahun – tahun sebelumnya.
Baca Juga: Hadapi black campaign soal kelapa sawit, Indonesia akan gunakan strategi ofensif
Apalagi, Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) telah membentuk Satgas karhutla dengan Menko Polhukam sebagai koordinator dengan para menteri, TNI, Polri dan lembaga yang ditunjuk untuk tugas – tugas spesifik untuk menghadapi karhutla.
“Sejak tahun 2016 sampai sekarang semuanya sudah teratasi, saudara bisa melihat tidak pernah ada berita pihak luar negeri, protes karena udara dan hutan,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla tahun 2021 di Kementerian LHK, Selasa (9/2).
Mahfud menyebut, pada tahun 2015 pemerintah Singapura mengeluarkan UU terkait anti kebakaran hutan. Isinya pemerintah Singapura boleh menangkap orang Indonesia yang membakar hutan yang asapnya sampai ke negeri Singa itu.
Namun, hal ini tidak dipersoalkan pemerintah Indonesia ke dunia internasional. Padahal hal tersebut jelas salah karena melanggar kedaulatan negara lain.
“(Tahun) 2016 kita jawab dengan Singapura tidak kita kirimi asap (Karhutla), mudah - mudahan untuk selanjutnya begitu,” ujar dia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, fokus dan strategi KLHK pada tahun ini mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial.
Dukungan KLHK pada program prioritas nasional tahun ini di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Baca Juga: Ahli lingkungan mencatat ada empat potensi risiko di tahun 2021
Kemudian, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
Serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. “Sebanyak – banyaknya program untuk masyarakat,” kata Siti saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.
Anggota Komisi IV DPR, Haerudin mendorong KLHK terus melanjutkan program yang berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengurangi deforestasi dan mengantisipasi terjadinya karhutla.
“Kinerja harus ditingkatkan (menahan laju deforestasi dan penegakan hukum karhutla),” ujar Haerudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
