Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) yang dikenakan sebesar 32%.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kebijakan tersebut utamanya akan diberikan pada sektor padat karya, yang dinilai paling terdampak dari kebijakan tarif Trump. Maklum, pangsa pasar industri tersebut ke AS cukup tinggi.
“Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang berdampak, terdampak akibat tarif risk perukalaan dari Amerika,” tutur Luhut agenda Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).
Baca Juga: Hari Ini (8/4), Presiden Prabowo akan Umumkan Sikap RI Hadapi Kebijakan Tarif Trump
Ia membeberkan, kebijakan yang akan diusung nantinya, sudah berdasarkan dari masukan-masukan para asosiasi pengusaha. Hal ini agar kebijakan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan dampak yang dirasakan.
Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda sebut tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32% untuk Indonesia akan membuat industri tekstil dan otomotif menjadi sektor paling terdampak.
Salah satu dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai untuk dua sektor tersebut.
Baca Juga: Komunikasi Langsung dengan Donald Trump Akan Jadi Kunci Kesepakatan Tarif
“Yang pertama adalah dari sektor tekstil, bagaimanapun juga Indonesia memang salah satu mitra strategisnya yang paling utamanya ke Amerika, yang kedua adalah motorcycle equipment atau peralatan untuk kendaraan bermotor, otomotif,” ucap Nailul.
Sebab, ekspor Indonesia untuk Amerika Serikat pada dua sektor tersebut cukup besar selain palm oil.
“Ini yang kita khawatirkan mereka akan mengalami penurunan permintaan dan produksi dari sektor-sektor tersebut akan turun. Nah ini yang kita khawatirkan,” ujar Nailul.
Baca Juga: Tak Seperti China, Mengapa Indonesia Tak Balas Saja Tarif Trump?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
