LSP Dorong Reshuffle Menteri yang Dinilai Bebani Ekonomi Pemerintahan Prabowo

Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso menilai pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai berkontribusi terhadap kemunduran ekonomi, praktik rente, hingga meningkatnya kemarahan publik.

Menurut Tri, reshuffle kabinet tidak cukup hanya mengganti satu atau dua figur. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri yang masih membawa pola kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai, pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan belum otomatis mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, sejumlah menteri yang sebelumnya berada di pemerintahan Joko Widodo masih menempati posisi strategis.

"Kalau orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet, perubahan arah ekonomi politik pemerintahan Prabowo akan berjalan tertatih," ujar Tri, Selasa (11/8).

Tri menyebut, persoalan ekonomi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya cukup berat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang dinilai rendah, penurunan jumlah kelas menengah, deindustrialisasi hingga persoalan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8% yang dinilai sulit dicapai apabila pola kebijakan dan komposisi tim ekonomi tidak mengalami perubahan signifikan.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soroti deindustrialisasi dan PHK

Tri menilai sejumlah kebijakan kementerian selama periode pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini turut menekan sektor industri dan dunia usaha.

Ia mencontohkan kebijakan impor tekstil yang menurutnya berkontribusi terhadap tekanan industri tekstil dalam negeri. Di sektor pertambangan, pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara juga dinilai berpotensi menekan aktivitas industri dan lapangan kerja.

Sementara di sektor kesehatan, kebijakan pembatasan kenaikan harga obat disebut berpotensi menekan margin industri farmasi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Tri juga menyoroti kebijakan di sektor perikanan yang menurutnya meningkatkan beban pelaku usaha dan nelayan. Menurut dia, sejumlah pemilik kapal bahkan memilih mengurangi aktivitas operasional karena tingginya biaya yang harus ditanggung.

"Masalahnya, tim ekonomi yang sama yang menjadi bagian dari persoalan tersebut masih bercokol di pemerintahan," kata Tri.

Baca Juga: Istana Tegaskan Tak Ada Perombakan Kabinet Dalam Waktu Dekat

Selain kemunduran ekonomi, Tri menilai pemerintah perlu memperhatikan potensi rente ekonomi dalam pengambilan kebijakan.

Ia menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya rawan menjadi ruang perburuan rente, terutama energi, pertambangan, perkebunan, impor pangan dan kehutanan.

Menurut Tri, besarnya kewenangan pemerintah dalam menentukan kuota, izin, rekomendasi maupun alokasi sumber daya ekonomi harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan yang kuat.

Ia mencontohkan persoalan kuota produksi pertambangan, izin usaha pertambangan, hingga kebijakan impor komoditas sebagai area yang perlu dievaluasi.

Tri menegaskan, kritik tersebut merupakan alasan mengapa pemerintah perlu melihat kembali rekam jejak para pejabat yang memegang kewenangan strategis.

Kemarahan publik ikut menjadi pertimbangan

Selain indikator ekonomi, Tri meminta pemerintah mempertimbangkan respons publik terhadap sejumlah kebijakan.

Ia menyinggung polemik distribusi LPG 3 kilogram, kebijakan impor, persoalan nelayan, hingga sejumlah kontroversi kebijakan lingkungan dan tata kelola desa.

Menurut dia, kebijakan yang menimbulkan keresahan publik dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo apabila tidak segera dievaluasi.

Tri mengaitkan kondisi tersebut dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang menurutnya perlu menjadi peringatan bagi pemerintah.

"Kalau tidak dilakukan radical break atau reformasi total jajaran menteri, semakin banyak pihak yang berpandangan pemerintahan Prabowo akan sulit bertahan sampai 2029," ujar Tri.

Baca Juga: Reshuffle Dinilai Bisa Ganggu Investasi, Tapi Buka Peluang Tata Kelola Lebih Baik

Dorong evaluasi menyeluruh

Tri menyebut sejumlah nama yang menurut LSP layak dievaluasi dalam reshuffle, di antaranya Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Budi Gunadi Sadikin, Rosan Roeslani, Wahyu Trenggono dan Raja Juli Antoni.

Menurut Tri, para menteri tersebut memegang posisi strategis sehingga keputusan mereka memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Ia menilai reshuffle seharusnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada tiga indikator utama: kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, potensi munculnya rente ekonomi, serta tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dengan demikian, menurut Tri, pemerintah perlu memastikan kabinet diisi oleh figur yang mampu mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli dan menekan praktik ekonomi berbiaya tinggi.

Ia menilai langkah tersebut penting apabila pemerintahan Prabowo ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% sekaligus menjaga kepercayaan publik hingga akhir periode pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News