LSP Dorong Reshuffle Menteri yang Dinilai Bebani Ekonomi Pemerintahan Prabowo

Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

Selain kemunduran ekonomi, Tri menilai pemerintah perlu memperhatikan potensi rente ekonomi dalam pengambilan kebijakan.

Ia menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya rawan menjadi ruang perburuan rente, terutama energi, pertambangan, perkebunan, impor pangan dan kehutanan.

Menurut Tri, besarnya kewenangan pemerintah dalam menentukan kuota, izin, rekomendasi maupun alokasi sumber daya ekonomi harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan yang kuat.

Ia mencontohkan persoalan kuota produksi pertambangan, izin usaha pertambangan, hingga kebijakan impor komoditas sebagai area yang perlu dievaluasi.

Tri menegaskan, kritik tersebut merupakan alasan mengapa pemerintah perlu melihat kembali rekam jejak para pejabat yang memegang kewenangan strategis.

Kemarahan publik ikut menjadi pertimbangan

Selain indikator ekonomi, Tri meminta pemerintah mempertimbangkan respons publik terhadap sejumlah kebijakan.

Ia menyinggung polemik distribusi LPG 3 kilogram, kebijakan impor, persoalan nelayan, hingga sejumlah kontroversi kebijakan lingkungan dan tata kelola desa.

Menurut dia, kebijakan yang menimbulkan keresahan publik dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo apabila tidak segera dievaluasi.

Tri mengaitkan kondisi tersebut dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang menurutnya perlu menjadi peringatan bagi pemerintah.

"Kalau tidak dilakukan radical break atau reformasi total jajaran menteri, semakin banyak pihak yang berpandangan pemerintahan Prabowo akan sulit bertahan sampai 2029," ujar Tri.

Baca Juga: Reshuffle Dinilai Bisa Ganggu Investasi, Tapi Buka Peluang Tata Kelola Lebih Baik