LKPP Siapkan Aturan Khusus Pengadaan Barang/Jasa di Ibu Kota Nusantara

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah merampungkan naskah rancangan aturan turunan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berupa pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa (PBJ) lainnya dengan kekhususan.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyampaikan, nantinya aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Lembaga LKPP.

"Kita siapkan peraturan lembaga terkait pengadaan di Ibu Kota Negara, dan regulasinya sudah kita buat." kata Anas saat bertemu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Kantor LKPP Jakarta, Rabu (18/5).

Azwar menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, draft aturan pelaksanaan PBJ di IKN akan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi).

Baca Juga: Teten Optimistis Belanja Produk Lokal Pemerintah Capai Rp 500 Triliun

Prinsip utamanya adalah dengan mengutamakan penggunaan PDN dan UMK, termasuk pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal. “Sebagai kota dunia untuk semua, PBJ di IKN juga akan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan." kata Anas.

Selain itu, agar proses pemindahan dan pembangunan IKN dapat berjalan baik dan efisien, LKPP membuka skema repeat order untuk pengadaan barang/jasa terutama pekerjaan konstruksi yang sama dengan pekerjaan sebelumnya.

Metode ini merupakan instrumen untuk memberikan reward bagi penyedia yang berkinerja baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021), metode ini hanya berlaku untuk Pengadaan Jasa Konsultan.

Anas melanjutkan, perombakan proses bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi kunci untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam rangka meningkatkan penggunaan PDN dan UMK-Koperasi. Sejalan dengan itu, LKPP juga melakukan integrasi sistem dengan memfokuskan di percepatan katalog elektronik.

"Kita terus dorong untuk jalan. Hasilnya, terjadi lonjakan setelah ada arahan Presiden di Bali pada Maret lalu. Tinggal kita monitor agar arahan Presiden bisa kita jalankan bersama," ucap Anas.

Menurut data LKPP per 17 Mei 2022, saat ini jumlah produk yang sudah tayang dalam katalog elektronik berjumlah 327.931 produk. Sebanyak 222.637 produk tayang di Katalog Nasional, kemudian 77.934 produk di Katalog Sektoral, dan sisanya 27.360 produk di Katalog Lokal.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan, Peraturan LKPP ini akan terdiri dari tiga klaster besar pengaturan kebutuhan PBJ di IKN.

Pertama, SDM pengadaan yang selaras dengan kebutuhan Organisasi Otorita IKN mengadopsi skema Agile Organization. Kedua, proses pengadaan yang mengakomodir kemudahan dan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca Juga: Dana Pemda di Bank Menumpuk, Ini yang Dilakukan Kemenkeu

Ketiga, pemberdayaan lokal yang memberdayakan pelaku usaha lokal di lingkungan sekitar Ibu Kota Nusantara dan penggunaan tenaga kerja dan material kokal.

"Nantinya Peraturan ini juga akan dilengkapi dengan Standar Bidding Document,” kata Sarah.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasih atas asistensi dan bantuan yang diberikan oleh LKPP. "Kita ingin membuat satu wilayah kota yang sesuai dengan visi Presiden, mohon dibimbing dalam pelaksanaannya, kita mencari terobosan-terobosan dan semoga didukung oleh teman-teman di LKPP,” kata Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News