Prabowo Fokus Benahi TNI/Polri, Tak Toleransi Pelanggaran Aparat

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ia mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo mengutip keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.

Baca Juga: Rapim dengan TNI-Polri, Prabowo Minta Jaga Kepercayaan Masyarakat Hingga Ketertiban

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.

Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.

Dalam upaya pembenahan tersebut, ia menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

Ia mengatakan bahwa dirinya ingin terlebih dahulu memberi kesempatan kepada setiap lembaga untuk membersihkan diri. Ia juga mempertanyakan apakah pihak tersebut bisa memperbaiki diri, seraya menegaskan bahwa jika mereka melakukan perbaikan, ia akan memberikan kesempatan.

Baca Juga: Prabowo Gelar Rapat Tertutup dengan TNI/Polri, Bahas Apa?

Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.

Prabowo menegaskan, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya.

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo: TNI dan Polri Lahir dari Rakyat, Harus Jadi Garda Terdepan Bangsa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News