Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
Anas melanjutkan, perombakan proses bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi kunci untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam rangka meningkatkan penggunaan PDN dan UMK-Koperasi. Sejalan dengan itu, LKPP juga melakukan integrasi sistem dengan memfokuskan di percepatan katalog elektronik.
"Kita terus dorong untuk jalan. Hasilnya, terjadi lonjakan setelah ada arahan Presiden di Bali pada Maret lalu. Tinggal kita monitor agar arahan Presiden bisa kita jalankan bersama," ucap Anas.
Menurut data LKPP per 17 Mei 2022, saat ini jumlah produk yang sudah tayang dalam katalog elektronik berjumlah 327.931 produk. Sebanyak 222.637 produk tayang di Katalog Nasional, kemudian 77.934 produk di Katalog Sektoral, dan sisanya 27.360 produk di Katalog Lokal.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan, Peraturan LKPP ini akan terdiri dari tiga klaster besar pengaturan kebutuhan PBJ di IKN.
Pertama, SDM pengadaan yang selaras dengan kebutuhan Organisasi Otorita IKN mengadopsi skema Agile Organization. Kedua, proses pengadaan yang mengakomodir kemudahan dan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca Juga: Dana Pemda di Bank Menumpuk, Ini yang Dilakukan Kemenkeu
Ketiga, pemberdayaan lokal yang memberdayakan pelaku usaha lokal di lingkungan sekitar Ibu Kota Nusantara dan penggunaan tenaga kerja dan material kokal.
"Nantinya Peraturan ini juga akan dilengkapi dengan Standar Bidding Document,” kata Sarah.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasih atas asistensi dan bantuan yang diberikan oleh LKPP. "Kita ingin membuat satu wilayah kota yang sesuai dengan visi Presiden, mohon dibimbing dalam pelaksanaannya, kita mencari terobosan-terobosan dan semoga didukung oleh teman-teman di LKPP,” kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
