Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat pada 2026

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Bahkan, capaian 2026 sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk 2029.

Namun, peningkatan tersebut masih dibayangi kesenjangan akses dan pemahaman keuangan antarwilayah serta rendahnya literasi keuangan syariah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,60%.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan tercatat 66,64% dan inklusi keuangan 92,74%.

Baca Juga: BI Soroti Rendahnya Literasi Keuangan UMKM, Jadi Penghambat Akses Kredit

Dengan capaian tersebut, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029 telah terlampaui. Target yang ditetapkan pemerintah adalah indeks literasi keuangan 69,35% dan indeks inklusi keuangan 93%.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SNLIK menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan.

“SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS,” kata Amalia dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

SNLIK 2026 juga memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan survei sebelumnya. Survei dilakukan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden berusia 15–79 tahun.

Baca Juga: DEN: Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat, tetapi Literasi Masih Tertinggal

Sebagai pembanding, SNLIK 2024 dan 2025 melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan dilakukan pada 26 Januari–18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Sebanyak 3.480 petugas terlibat dalam pengumpulan data.

Kesenjangan kota dan desa

Meski angka nasional membaik, hasil survei menunjukkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan belum merata.

Di wilayah perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai 72,54% dan inklusi 95,47%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang masing-masing hanya 64,42% dan 90,39%.

Kesenjangan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD memiliki indeks literasi hanya 45,23%.

Angka tersebut meningkat menjadi 59,67% untuk lulusan SD, 67,72% untuk lulusan SMP, 79,17% untuk lulusan SMA, dan mencapai 93,46% bagi lulusan perguruan tinggi.

Pola serupa terlihat pada inklusi keuangan. Kelompok dengan pendidikan paling rendah memiliki indeks inklusi 85,80%, sedangkan lulusan perguruan tinggi mencapai 99,49%.

Baca Juga: BI Sebut Inklusi dan Literasi Keuangan Perlu Terus Ditingkatkan

Dari sisi usia, kelompok produktif berusia 26–35 tahun mencatat tingkat literasi dan inklusi tertinggi, masing-masing 78,70% dan 96,27%.

Sementara itu, kelompok usia 15–17 tahun memiliki indeks literasi 56,04% dan inklusi 89,13%. Pada kelompok usia 51–79 tahun, indeks literasi tercatat 60,01% dan inklusi 90,51%.

Jawa dan kota besar masih unggul

Perbedaan juga terlihat antarprovinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01%, disusul Kalimantan Selatan 79,69% dan Bali 78,77%.

Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta kembali berada di posisi teratas dengan 99,74%, diikuti DI Yogyakarta 98,74% dan Kepulauan Riau 98,43%.

Sebaliknya, sejumlah provinsi masih mencatat tingkat literasi dan inklusi di bawah angka nasional, terutama beberapa wilayah di Indonesia bagian timur.

Berdasarkan pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan, pegawai atau profesional, serta pengusaha atau wiraswasta mencatat literasi keuangan tertinggi, masing-masing 85,15%, 85,12%, dan 76,51%.

Untuk inklusi, ketiga kelompok tersebut juga berada di posisi teratas, masing-masing 99,54%, 98,89%, dan 96,03%.

Sebaliknya, kelompok tidak atau belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, serta pelajar/mahasiswa menjadi kelompok dengan literasi terendah. Indeksnya masing-masing 53,89%, 59,75%, dan 62,72%.

Di tengah peningkatan indeks keuangan secara nasional, sektor keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

SNLIK 2026 mencatat indeks literasi keuangan konvensional sebesar 69,57% dan inklusi 93,53%. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah hanya 43,07% dan inklusinya 13,24%.

Baca Juga: BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenkeu dan BUN Tahun 2025

Artinya, pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan sektor konvensional.

Dari sisi jenis layanan, perbankan dan penyelenggara program jaminan sosial menjadi sektor dengan tingkat literasi dan inklusi yang relatif tinggi. Literasi perbankan mencapai 66,46%, sedangkan inklusinya 70,64%. Pada penyelenggara program jaminan sosial, literasi tercatat 65,13% dan inklusi 77,13%.

SNLIK 2026 juga memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap fungsi penjaminan simpanan dan LPS.

Sebanyak 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31% yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.

Pemahaman mengenai penjaminan polis asuransi bahkan lebih rendah. Hanya 12,47% pemilik produk asuransi di luar penyelenggara program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan LPS tidak berhenti pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pemahaman masyarakat perlu diperkuat hingga mencakup tiga hal, yakni mengetahui adanya penjaminan, mengenal LPS sebagai lembaga penjamin, serta memahami mekanisme penjaminan.

Baca Juga: BI Soroti Rendahnya Literasi Keuangan UMKM, Jadi Penghambat Akses Kredit

Dengan demikian, meski secara nasional literasi dan inklusi keuangan telah melampaui target 2029, pekerjaan rumah pemerintah dan otoritas keuangan masih besar. Tantangannya kini bukan sekadar memperluas akses, tetapi memastikan masyarakat yang sudah masuk ke sistem keuangan juga memiliki pengetahuan yang memadai untuk menggunakannya secara tepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News