Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menunggu iktikad baik dari pemerintah atas black out atau pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8).
"Kami saat ini menunggu iktikad baik dalam merespon pengaduan konsumen terutama dari PLN," kata Ketua KKI David Tobing di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin (5/8).
Baca Juga: Kerugian operator selular akibat pemadaman listrik bisa mencapai Rp 100 miliar
David bilang, bila tidak ada iktikad baik dari pemerintah maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasi hal tersebut, maka KKI berencana akan melakukan gugatan. Gugatan tidak sebatas terhadap ganti rugi material dan/atau immaterial, tetapi juga bisa terhadap manajemen PLN.
"Kerugian itu tidak bisa semata-mata dihitung dengan kompensasi pengurangan 10 - 20 persen dari biaya tagihan listrik tapi betul-betul yang riil apa kerugiannya, bukan hanya semata ganti rugi tapi manajemen dari PLN juga bisa kita gugat bahwa mereka tidak melakukan kinerja yang baik," kata David.
Baca Juga: Mitra Keluarga (MIKA) tak hitung kerugian akibat listrik padam
Lebih lanjut, KKI mengajukan permohonan kepada Presiden RI untuk membentuk Komisi Pemberian Ganti Rugi untuk merumuskan ganti rugi kepada konsumen dan menerima pengaduan akibat pemadaman listrik yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PLN, dan perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
"Pemadaman listrik oleh PLN telah melanggar hak konsumen mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” ucap dia.
Baca Juga: Inilah langkah PLN agar pemadaman listrik secara massal tak terulang lagi
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana berpendapat, black out memperlihatkan bahwa PLN belum memiliki manajemen krisis ketika terjadi tersebut. Dia juga menyayangkan, black out tersebut bukan kali pertama, melainkan sudah terjadi selama tiga kali.
LBH Jakarta mendorong pemerintah untuk memperbaiki layanan publik dan memberikan ganti rugi jika terdapat masyarakat yang mengalami kerugian material dan/atau immaterial akibat dari pemadaman listrik.
Baca Juga: Aprindo: Pemadaman berdampak psikologis dan ekonomis
"Kita berharap sebetulnya tidak perlu digugat, PLN dapat membuka kanal pengaduan dan memberikan ganti kerugian tanpa menunggu digugat," ujar Arif.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta PLN bertanggung jawab terkait kejadian ini. Pasalnya, pemadaman tersebut berdampak luas terhadap kegiatan masyarakat.
Menurut dia, permintaan maaf semata tidaklah cukup jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita masyarakat.
Baca Juga: Menperin sebut pemadaman listrik mulai terasa bagi industri
"PLN harus memikirkan kompensasi ke masyarakat. Sejenis ganti rugi di samping menjelaskan secara terbuka ke masyarakat penyebab matinya listrik serempak di beberapa kota besar. Soal ganti rugi itu ada kok mekanismenya yang dapat dilakukan PLN," ujar Darmadi.
Lebih lanjut Darmadi mengatakan, tak hanya masyarakat yang terkena dampak dari kejadian itu, tapi iklim usaha pun bisa terkena imbas jika saja pemadaman tersebut terus terjadi.
"Kalau berkelanjutan bisa mengganggu (iklim usaha). Makanya PLN perlu diundang ke komisi 6 untuk menjelaskan secara transparan ke komisi 6. Kalau dari saya, kita panggil dulu ke komisi 6. Karena salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
