Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya akan sulit mencapai 6% dalam waktu dekat. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan Ekonomi Indonesia ‘terjebak’ di kisaran 5%.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%, dan pada tahun depan di kisaran 5,3% dengan batas atas 5,7%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah salah satunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja negara.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, terdapat beberapa pos belanja yang bisa turut mempengaruhi langsung pertumbuhan ekonomi.
Misalnya belanja subsidi energi dan non energi di luar kompensasi yang dianggarkan Rp 298,5 triliun atau naik 18% dari realisasi pada 2022 Rp 252,81 triliun.
Baca Juga: Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Anggaran subsidi yang meningkat 18%, Saya kira ini juga sebagai salah satu bentuk hubungan untuk menjaga daya beli masyarakat,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (23/2).
Selain itu, jika dilihat dari realisasi transfer ke daerah yang masih dapat tumbuh di kisaran 5,9% pada tahun ini, Yusuf bilang bisa berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah.
Asalkan dengan catatan bahwa transfer yang telah direalisasikan ini dapat segera dieksekusi oleh masing-masing pemerintah daerah.
Kemudian, Yusuf mengatakan, jika melihat pos belanja lain memang terdapat penyesuaian yang relatif signifikan lantaran di tahun ini pos belanja negara relatif lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu.
“Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal. Sehingga jika kita melihat bagaimana pos-pos belanja APBN ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi tentu akan relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan kontribusi APBN di tiga tahun ke belakang,” jelasnya.
Pos belanja yang relatif menurun di antaranya, belanja pegawai turun 32,10% dari realisasi Rp 402,04 triliun 2022, menjadi Rp 273 triliun dalam APBN 2023. Lalu, belanja barang turun 20,3% dari Rp 423,39 triliun di 2022 jadi Rp 337,5 di APBN 2023.
Baca Juga: Peningkatan Tax Ratio Diyakini Bisa Bikin Defisit Anggaran Lebih Rendah
Kemudian, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mengalami penurunan 4,7% dari realisasi 2022 Rp 502,6 triliun, jadi Rp 479,1 triliun di APBN 2023.
Dari beberapa pos belanja yang mengalami penurunan tersebut, Yusuf menili kontribusinya dalam menopang pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan kontribusi APBN pada tiga tahun ke belakang.
Meski begitu, kontribusi pertumbuhan ekonomi ataupun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak hanya melalui belanja pemerintah saja, melainkan bisa didorong melalui instrumen investasi.
“(Investasi) ini memang tupoksi yang berbeda, namun berpotensi akan banyak mempengaruhi upaya untuk mencapai target pertumbuhan 5,3% di akhir tahun ini,” kata Yusuf.
Yusuf juga yakin, belanja yang ada dalam APBN bisa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3% tahun ini, dengan tetap fleksibel mengikuti kebutuhan yang ada.
Misalnya saja pada anggaran perlindungan sosial yang dianggarkan lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu.
Meski turun, Yusuf mengatakan, jika mengikuti perkembangan, penyaluran anggaran perlindungan sosial ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan terutama apabila ingin menstimulasi konsumsi rumah tangga.
Selain itu, dengan ruang fiskal yang relatif masih mampu, kebijakan ini juga masih bisa ditempuh oleh pemerintah.
Fleksibilitas dari belanja pemerintah juga bisa di replikasi untuk pos belanja lain misalnya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur belanja modal kemudian disesuaikan. Selain itu, untuk membantu upaya pemulihan ekonomi di daerah transfer ke daerah juga bisa disesuaikan, salah satunya instrumen insentif daerah.
Baca Juga: Pemerintah Optimalkan Tax Ratio Guna Menekan Defisit Anggaran Tahun Depan
“Saya pikir beberapa pos ini yang kemudian bisa disesuaikan untuk membantu upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun ini, atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” imbuh Yusuf.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp3.061,2 triliun tahun ini akan dimaksimalkan untuk mendorong dunia usaha menghadapi era suku bunga tinggi.
Harapannya, pengelolaan fiskal yang tepat akan dapat mendorong pencapaian target Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 sebesar Rp 21 ribu triliun. Selain itu, belanja daerah juga akan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta melakukan akselerasi pembangunan.
“Kita bangun infrastruktur lebih cepat, kita bangun jembatan lebih cepat, jalan tol, dan seterusnya. Belanja pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer ke daerah juga untuk mendorong pembangunan di daerah yang digiring oleh seluruh Pemda di Indonesia. Sehingga, anggaran defisit itu adalah strategi kita untuk mendorong pertumbuhan,” tutur Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
