Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang calon presiden RI untuk memenuhi hak-hak buruh yang belum terpenuhi. Untuk itu, KSPI berencana menggelar unjuk rasa dengan berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara pada peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2014 mendatang.
"Isu prioritasnya perjuangan kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan perubahan item komponen hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (22/4), di Jakarta.
Said mengatakan, kenaikan upah buruh ini sejalan dengan diberlakukannya pasar tunggal ASEAN (AFTA) yang mewajibkan negara melindungi kesejahteraan buruh dan menghindari pemecatan besar-besaran. Menurutnya, hingga tahun ini upah buruh Indonesia masih di bawah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta, misalnya, hanya Rp 2,4 juta. Adapun Thailand Rp 3,1 juta, sementara Malaysia dan Filipina Rp 3,5 juta. "Padahal biaya hidup di semua negara ini sama besarnya dengan Indonesia," kata Said.
Selain soal upah, KSPI juga menolak penangguhan upah minimum, menuntut dijalankannya jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015, menghapus tenaga kerja alih daya (outsourcing), mendorong pengesahan rancangan undang-undang pembantu rumah tangga, dan revisi UU perlindungan penempatan tenaga kerja Indonesia. KSPI juga meminta pencabutan UU organisasi kemasyarakatan dan diganti dengan rancangan undang-undang perkumpulan yang dinilai lebih memberikan ruang demokrasi bagi para buruh.
Tak hanya isu buruh, KSPI juga menantang calon presiden 2014 untuk mengangkat pegawai dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil. "Pemerintah yang akan datang harus memberi subsidi Rp 1 juga per bulan per orang dari APBN untuk guru honorer," kata Said.
Untuk program kerakyatan, KSPI mendesak pemerintahan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang tarif jaminan kesehatan dan menggantinya dengan free for service. Pemerintah juga didesak menyediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh serta beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.
"Jika ada calon presiden yang berani membuat kesepakatan memenuhi 10 tuntutan ini, maka kami akan mengajak semua buruh untuk memilihnya. Kita ingin ini benar-benar terwujud karena itu kita minta siapa yang berani tanda tangan sebelum mereka terpilih," ujarnya. (Meidella Syahni)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
