CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Menakertrans akan evaluasi penangguhan UMP


Senin, 03 Februari 2014 / 19:09 WIB
Menakertrans akan evaluasi penangguhan UMP
ILUSTRASI. Nasabah melakukan transaksi di Bank Jatim Thamrin City Jakarta, Jumat (20/7). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/20/07/2018.


Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan evaluasi dan audit kembali perusahaan yang telah disetuji penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 mereka.

Langkah ini dilakukan terkait keberatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak terhadap persetujuan penangguhan UMP yang telah diberikan terhadap 177 perusahaan di seluruh Indonesia.

“Penangguhan itu kan baru permohonan, nanti tim Disnakertrans akan pelajari dan audit lagi untuk melihat syaratnya, kalau tidak memenuhi syarat ya harus ditolak,” kata Muhaimin di Gedung DPR Senin (3/2).

Sebelumnya, kalangan pekerja dan buruh menyatakan penolakan mereka atas putusan persetujuan penangguhan UMP 2014 yang diberikan terhadap 177 perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan bahwa keputusan penangguhan UMP 2014 akan merugikan kalangan pekerja.

Atas penolakan itulah, KSPI akan menggugat putusan penangguhan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×