Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
"Kita lihat memang pemerintah berencana membuat hal-hal baik tetapi tidak matang perencanaannya, jadi banyak yang tidak tepat sasaran, sosialisasinya kurang," terangnya.
Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk program BSU yang dialokasikan dalam anggaran PEN 2021. Menurutnya, Kemenaker juga belum mendapatkan penugasan untuk kembali menyalurkan program bantuan ini. "Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Baca Juga: Gaji maksimal Rp 8 juta, ini syarat terbaru KPR rumah subsidi pemerintah 2021
Ida juga mengatakan bahwa tidak ada masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ini mengingat realisasi penyaluran BSU hingga akhir 2020 mencapai 98,8%. Menurut Ida, Kemenaker juga dipantau oleh KPK,BPK, dan BPKP dalam pelaksanaan BSU.
Adapun, terkait dengan dampak BSU ini, Ida menyebut Puslitbang Kemenaker sudah mengestimasikan adanya kontribusi BSU terhadap perekonomian. Dari hasil analisis, ditunjukkan BSU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,20% dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan.
"Saat ini, kami bersama tim TNP2K juga sedang mempersiapkan survei implementasi BSU untuk melihat efektivitas program tersebut," kata Ida.
Selanjutnya: DPR khawatir insentif pajak LPI berdampak pada penerimaan pajak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
