Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap bantuan subsidi upah/gaji (BSU) tetap dilanjutkan di tahun ini.
Menurut Elly, bantuan subsidi tersebut sangat membantu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi Covid-19. Dia juga menyebut, sudah banyak pekerja yang berharap bantuan tersebut tetap berjalan mengingat beberapa bulan sebelumnya program ini dinyatakan akan berlanjut.
"Jadi kalau pemerintah sudah memutuskan bahwa subsidi upah itu ada beberapa bulan yang lalu, ya diteruskan. Kalau diberhentikan kan akan hilang kepercayaan masyarakat, uangnya dikemanakan. Jadi itu harus clear," ujar Elly kepada Kontan, Senin (1/2).
Baca Juga: Subsidi gaji tak dianggarkan di 2021, ini penjelasan Menaker
Pada September lalu, Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bantuan subsidi gaji akan dilanjutkan di kuartal I 2021.
Menurut Elly, bila pemerintah sudah merencanakan menjalankan program ini di 2021, artinya pemerintah pun sudah menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, bila program ini tak berlanjut, dia berharap pemerintah tidak memberikan janji terlebih dahulu.
"Karenanya, mereka tidak usah bombastis mengatakan berlanjut di 2021 kalau memang tidak ada. Itu perhitungannya dimana, mereka kan punya tim ahli yang memanage," ujarnya.
Elly pun berharap program ini tetap dilanjutkan karena melihat masih banyak pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang sesuai persyaratan mendapatkan BSU, tak kunjung mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Bantuan subsidi gaji cair tahun ini? Simak penjelasan Menaker
Meski diharapkan berlanjut, Elly juga meminta program ini dievaluasi agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Dia berharap bantuan ini benar-benar disalurkan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Dia juga meminta, bila pemerintah memberikan bantuan atau subsidi kepada pekerja, diharapkan bantuan tersebut sudah direncanakan dengan matang, dengan memperhitungkan waktu pemberian berapa lama, diasosiasikan dengan baik, dan sudah jelas besaran dana yang dianggarkan.
"Kita lihat memang pemerintah berencana membuat hal-hal baik tetapi tidak matang perencanaannya, jadi banyak yang tidak tepat sasaran, sosialisasinya kurang," terangnya.
Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk program BSU yang dialokasikan dalam anggaran PEN 2021. Menurutnya, Kemenaker juga belum mendapatkan penugasan untuk kembali menyalurkan program bantuan ini. "Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Baca Juga: Gaji maksimal Rp 8 juta, ini syarat terbaru KPR rumah subsidi pemerintah 2021
Ida juga mengatakan bahwa tidak ada masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ini mengingat realisasi penyaluran BSU hingga akhir 2020 mencapai 98,8%. Menurut Ida, Kemenaker juga dipantau oleh KPK,BPK, dan BPKP dalam pelaksanaan BSU.
Adapun, terkait dengan dampak BSU ini, Ida menyebut Puslitbang Kemenaker sudah mengestimasikan adanya kontribusi BSU terhadap perekonomian. Dari hasil analisis, ditunjukkan BSU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,20% dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan.
"Saat ini, kami bersama tim TNP2K juga sedang mempersiapkan survei implementasi BSU untuk melihat efektivitas program tersebut," kata Ida.
Selanjutnya: DPR khawatir insentif pajak LPI berdampak pada penerimaan pajak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
