Reporter: Yohan Rubiyantoro |
BOGOR. Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengatakan, upaya peningkatan kemandirian pangan dan energi semakin berat dengan adanya krisis keuangan di Amerika Serikat yang menjalar menjadi krisis global. "Krisis finansial yang semula diduga tidak terlalu kuat kaitannya dengan sektor riil, ternyata memiliki dampak yang cukup besar bagi sektor riil, khususnya pertanian yang berorientasi ekspor," katanya pada sambutan dalam acara Dies Natalis IPB ke-45, Selasa (4/11).
Untuk mengatasi krisis finansial global, IPB merekomendasikan 5 hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah.
Pertama, Merealisasikan resources based economy melalui integrasi bisnis hulu-hilir. Kedua, Membangun sistem keuangan berkeadilan dengan pola bagi hasil. Ketiga, mengalokasikan dana dan program pembangunan yang fokus pada komoditi unggulan dan berpihak pada rakyat. Keempat, Membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan strategi subsitusi impor. Kelima, Mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung perkembangan sektor riil, baik UMKM dan usaha pertanian dalam arti luas
Herry menguraikan bahwa persoalan pangan dan energi tidaklah berdiri sendiri; namun memiliki tali-temali dengan persoalan lain, khususnya ekologi, agraria dan kemiskinan. Sebab itu, solusinya pun harus menyeluruh.
"Karena itu, perlu disadari bahwa solusi krisis pangan dan energi tidak hanya terkait dengan aspek ekologi dan agraria, tetapi juga disain pembangunan secara makro," paparnya.
Herry memandang perlu adanya pergeseran paradigma dari dasar pembangunan yang menekankan pada high economic growth untuk mengarah pada social welfare economy dalam jangka panjang. Apalagi persoalan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah persoalan mengangkat harkat hidup lebih dari 65 % penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan.
Pertama, Merealisasikan resources based economy melalui integrasi bisnis hulu-hilir. Kedua, Membangun sistem keuangan berkeadilan dengan pola bagi hasil. Ketiga, mengalokasikan dana dan program pembangunan yang fokus pada komoditi unggulan dan berpihak pada rakyat. Keempat, Membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan strategi subsitusi impor. Kelima, Mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung perkembangan sektor riil, baik UMKM dan usaha pertanian dalam arti luas
Herry menguraikan bahwa persoalan pangan dan energi tidaklah berdiri sendiri; namun memiliki tali-temali dengan persoalan lain, khususnya ekologi, agraria dan kemiskinan. Sebab itu, solusinya pun harus menyeluruh.
"Karena itu, perlu disadari bahwa solusi krisis pangan dan energi tidak hanya terkait dengan aspek ekologi dan agraria, tetapi juga disain pembangunan secara makro," paparnya.
Herry memandang perlu adanya pergeseran paradigma dari dasar pembangunan yang menekankan pada high economic growth untuk mengarah pada social welfare economy dalam jangka panjang. Apalagi persoalan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah persoalan mengangkat harkat hidup lebih dari 65 % penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
