Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Handoyo
Selain soal mekanisme pemberitahuan, Chandra mengungkapkan, KPPU juga he dak mengubah ambang batas (treshold) untuk perusahaan yang perlu melakukan pemberitahuan akuisisi.
Dalam UU 5/1999, dan PP 57/2010, ambang batas ditentukan senilai Rp 2,5 triliun untuk gabungan aset setelah akuisisi dan Rp 5 triliun untuk gabungan penjualan setelah akuisisi.
"Ketika UU 5/1999 lahir, nilai tersebut memang sangat besar, tapi saat ini tidak demikian. Misalnya bisa dinaikan untuk batas aset senilai Rp 10 triliun, dan penjualan senilai Rp 15 triliun," jelasnya.
Peningkatan nilai ambang batas ini, disebutkan Chandara juga sesuai dengan semangat anti mobopoli tadi. Sebab drngan makin tingginya ambang batas memang hanya akan perusahaan-perusahaan besar yang perlu melakukan pemberitahuan akuisisi.
Selain dua ketentuan ini, Chandra juga bilang bahwa agar lebih efektif, ia juga bilang ketentuan soal denda juga perlu diubah. Saat ini, keterlambatan pemberitahuan dikenakan denda Rp 1 miliar perhari keterlambatan, dengan maksimal denda Rp 25 miliar. "Kita maunya hitung-hitunganya bukan nominal, tapi persentase," sambung Chandra.
Sementara terkaitnya rencana ini, khususnya soal ketentuan pre-notification, Wakil Ketua Umum Kadin Raden Pardede bilang hal tersebut turut memberikan kepastian hukum.
"Saya pikir ketentuan KPPU ini tidak akan menggangu iklim investasi, justru dapat memberi kepastian, bahwa jika KPPU sudah setuju pada pranotifikasi maka tidak ada masalah lagi sesudah terjadi transaksi," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (11/9).
Meski demikian, Raden bilang, lantaran penilaian sudah dilakukan sebelum akuisisi, KPPU perlu punya sumberdaya yang mumpuni. "KPPU perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan melakukan konsultasi sejak awal. Kapasitas personil KPPU harus memadai untuk memberi jasa tersebut dari awal," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
