Reporter: Handoyo | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kalangan pengusaha mulai degdegan dampak perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Perseteruan dua institusi yang dikenal dengan cicak versus (vs) buaya ini dinilai akan menciptakan instabilitas politik. Bahkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, iklim investasi akan terganggu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, menilai, polemik dari dua institusi negara ini telah menyita perhatian seluruh masyarakat. Tak terkecuali investor. "Bagi investor asing, ini memicu keraguan. Ketika akan berinvestasi di Indonesia, investor harus yakin dulu pemerintah di negara ini mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan," kata Sanny, Minggu (25/1).
Bagi kalangan investor, lanjut Sanny, sektor politik dan ekonomi sangat berkaitan. Bila stabilitas politik tak terjaga, kondisi keamanan negara juga akan berdampak. Padahal, keamanan menjadi salah satu unsur kepercayaan para investor untuk membenamkan investasinya. "Perlu sikap dan langkah nyata dari pemerintah agar menyelesaikan persoalan ini," ujar Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI).
Perlu sikap tegas
Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog, Natsir Mansyur menimpali, tahun ini seharusnya menjadi recovery stabilitas politik setelah melewati masa pemilihan umum tahun 2014. "Tahun 2015 kita berharap pembangunan dimulai, jangan lagi ada gangguan politik seperti perseteruan KPK dan Polri," kata Natsir.
Natsir menambahkan, tahun ini merupakan momentum untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, pada pertemuan APEC lalu Presiden Joko Widodo membuka pintu lebar-lebar untuk investor masuk ke Indonesia, terutama di bidang infrastruktur dan kemaritiman. "Jangan sampai masalah KPK dan Polri membuat para investor kembali ragu," imbuh dia.
Karena itu, Natsir minta pemerintah tidak kehilangan momentum menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Satria Hamid, Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim, perseturuan KPK dan Polri menciptakan kesan yang negatif terhadap iklim investasi di sektor ritel. "Sudah ada dua investor perusahaan ritel dari luar negeri yang mempertanyakan kondisi terkini Indonesia terkait dengan kisruh KPK vs Polri," kata Satria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
