kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

KPK rilis hasil studi perubahan KUHP pekan depan


Jumat, 28 Februari 2014 / 16:03 WIB
KPK rilis hasil studi perubahan KUHP pekan depan
ILUSTRASI. Katalog Promo Hypermart Dua Mingguan Periode 29 September-12 Oktober 2022.


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis hasil studinya terkait perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) minggu depan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyusul dengan ajakan Koordinator Tim Perumus KUHP untuk memperdebatkan soal materi RUU KUHP tersebut.

"Studi ini akan mengumumkan berbagai masalah yang disebutkan dalam draft akademik dan rumusan pasal-pasal dalam KUHP," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (28/2).

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, sebagai salah satu perumus sudah seyogyanya sedari awal Tim Perumus KUHP mengajak semua stakeholders untuk terlibat. Baik dalam diskusi maupun memperdebatkan pasal-pasal penting.

"Yang dalam konteks KPK adalah pasal-pasal Tipikor (tindak pidana korupsi)," tambah Bambang. Sebelumnya, Muladi menantang KPK berdebat soal materi RUU KUHP yang dipermasalahkan.

Dia meminta KPK jangan hanya melempar opini di media massa dan malah memperkeruh permasalahan. Muladi juga menampik isu soal pelemahan wewenang KPK.

Dia yakin tidak pernah ada kongkalikong antara pemerintah, DPR, dan tim perumus KUHP buat memangkas kewenangan lembaga anti rasuah itu.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional itu meminta KPK jangan terlalu mempersoalkan revisi KUHP. Dia beralasan, pasal korupsi di KUHP cuma 15 pasal dari keseluruhan 766 pasal di KUHP.

Dia berjanji kewenangan lembaga khusus macam Badan Narkotika Nasional, KPK, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, dan soal terorisme tidak akan diutak-atik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×