Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu salinan putusan terkait gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH).
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK menghormati seluruh proses dan produk dari peradilan, termasuk putusan praperadilan yang kemarin dibacakan hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.
Baca Juga: PN Jaksel: Penetapan Tersangka Mantan Wamenkumham Tidak Sah
“Sampai hari ini KPK belum menerima salinan resmi putusan tersebut sehingga kami berharap pengadilan negeri Jakarta Selatan dapat segera mengirimkan salinan putusan tersebut supaya kami bisa pelajari dan analisa lebih lanjut karena sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan hakim yang mengadili permohonan dimaksud,” ujar Ali dalam keterangan video yang diterima Kontan, Rabu (31/1).
Terkait penetapan tersangka EOSH, Ali menjelaskan, hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan ketentuan umum yaitu KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 UU KPK, baik yang lama maupun yang baru sama.
“Oleh karena itu, tentu ke depan kami pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan hakim sehingga kami dapat mengambil langkah – langkah berikutnya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut,” jelas Ali.
Baca Juga: Ketua KPK akan Pelajari Putusan Praperadilan Mantan Wamenkumham
Seperti diketahui, selain mantan Wamenkumham EOSH, KPK juga menetapkan asisten pribadi EOSH yakni Yosi Andika Mulyadi (YAM) selaku pengacara, Yogi Arie Rukmana (YAR) selaku asisten pribadi EOSH, dan Helmut Herawan (HH) selaku wiraswasta dan Direktur Utama PT CLM.
Adapun konstruksi perkara ini diduga berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait status kepemilikan perusahaan.
Untuk menyelesaikan sengketa tersebut HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diberikan diperoleh saran untuk meminta bantuan kepada EOSH.
Sebagai tindak lanjut, pada sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan pengacara PT CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM.
EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp 4 miliar.
Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjamin proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp 3 miliar.
Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham karena akibat sengketa internal PT CLM. Sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir.
Baca Juga: Diduga Terima Suap, KPK Resmi Umumkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
Atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham, maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung oleh EOSH kepada HH.
Selain itu, HH juga memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia.
Dari kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengiriman di antaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM.
Baca Juga: Senin Pagi, Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK
“KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp 8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti permulaan awal untuk terus ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut terkait dengan penerimaan – penerimaan lainnya,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
