kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KPK menunggu hasil audit investigatif Hambalang


Rabu, 31 Oktober 2012 / 20:25 WIB
KPK menunggu hasil audit investigatif Hambalang
ILUSTRASI. IHSG menguat 0,50% ke 6.118, asing borong saham BBCA, TLKM dan BBRI


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menunggu laporan dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terkait hasil audit investigatif dalam proyek pembangunan Sport Center Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi bilang, hingga kini, pihaknya belum menerima hasil audit investigatif dari BPK.
 
“Tentu hasil audit ini penting untuk mengembangkan kasus yang sedang disidik oleh KPK,” kata Johan, Selasa (31/10). Menurutnya, keberadaan hasil audit investigatif BPK tersebut belum cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Hambalang.
 
Dia bilang, dalam melakukan penyidikan, kasus tersebut akan tergantung kepada keterangan saksi dan alat bukti yang diterima. Sementara, hasil dari pengumpulkan alat bukti tersebut nantinya akan diuji melalui proses gelar perkara, alias ekspose.
 
Rencananya, pada pekan ini, KPK akan melakukan gelar perkara dalam kasus Hambalang. Meski demikian, Johan menegaskan gelar perkara tersebut terkait pengembangan kasus. Masalah nantinya akan ada tersangka baru atau tidak akan tergantung hasil gelar perkara. Hingga kini KPK sudah menetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka.
 
Sebelumnya, dalam laporannya kepada Dewan Perwakilan rakyat, BPK melaporkan ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. BPK menyatakan, Penyimpangan dan penyelewengang tersebut setidaknya menyebab kerugian negara Rp 243,66 miliar per 30 Oktober 2012.
 
Ketua BPK Hadi Purnomo menyatakan, indikasi penyimpangan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut meliputi surat keputusan hak pakai, izin lokasi dan site plan, IMB, revisi RKA-KL tahun anggaran 2010, permohonan kontrak tahun jamak, izin kontrak tahun jamak, pendapat teknis, persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, pelelangan, pencairan anggaran tahun 2010, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×