kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

KPK cekal dua orang terkait kasus Eddy Sindoro


Rabu, 26 September 2018 / 21:18 WIB
KPK cekal dua orang terkait kasus Eddy Sindoro
ILUSTRASI. Juru bicara KPK Febri Diansyah


Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan terhadap dua orang terkait kasus suap dengan tersangka Eddy Sindoro. Dua orang tersebut adalah Lucas yang merupakan seorang advokat dan Dina Soraya dari pihak swasta.

"Dua orang ini dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak 18 September 2018," sebut Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/9).

Febri mengatakan pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan, hingga nanti jika dibutuhkan pemeriksaan, saksi tidak sedang berada di luar negeri.

KPK butuh mendalami peran saksi terkait keberadaan Eddy Sindoro di luar negeri. Eddy yang pernah menjabat beberapa posisi penting di Lippo Group diketahui sudah kabur, walau sudah dicekal keluar negeri. Pria paruh baya ini ditetapkan jadi tersangka akibat terlibat dugaan tindakan suap terhadap Edy Nasution yang berprofesi sebagai panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Edy Nasution ditangkap oleh KPK karena melakukan transaksi suap dengan Doddy Aryanto Supeno yang disinyalir merupakan staf di perusahaan Eddy Sindoro. Pemberian suap tersebut bertujuan untuk pengabulan Peninjauan kembali (PK) untuk kasus yang menimpa Doddy.

Terkait pencekalan tersebut KPK juga memperingatkan pada semua pihak agar tidak melakukan perbuatan menyembunyikan atau membantu proses pelarian tersangka.

“Jika ada upaya-upaya untuk membantu proses pelarian tersangka hal tersebut memiliki risiko pidana, yaitu obstruction of justice sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor,” ujar Febri.

Febri berharap Eddy agar bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×