Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian masif dibandingkan dengan era Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sekjen KPA, Dewi Kartika mengatakan sepanjang sembilan tahun terakhir (2015-2023) laju kenaikan letusan konflik agraria era Jokowi mencapai 2.939 konflik dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan korban terdampak sebanyak 1,75 juta kepala keluarga (KK) di seluruh wilayah Indonesia.
"Angka letusan konflik di atas naik 100% dibandingkan satu dekade pemerintahan SBY yang sebelumnya menyebabkan 1.502 letusan konflik," kata Dewi dalam Catatan Akhir Tahun 2023 KPA, di Jakarta Selatan, Senin (15/1).
Baca Juga: KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023
Dewi menuturkan, sembilan tahun kepemimpinan Jokowi, sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi penyumbang terbesar letusan konflik agraria.
Dimana pada sektor perkebunan, KPA mencatat sedikitnya ada 1.131 konflik selama kepemimpinan Jokowi. Kemudian, pembangunan sektor properti sebanyak 602 letusan konflik, dan infrastruktur menyebabkan 507 letusan konflik.
Bahkan, khusus untuk PSN dalam kurun waktu empat tahun (2020-2023) telah menyebabkan 115 kejadian konflik di berbagai wilayah.
"Sejak 2021, KPA sudah menyatakan PSN ini adalah skema pembangunan yang menjadi alat perampasan secara nasional atau land grabing secara masif," jelas Dewi.
Dewi menilai kencangnya pembangunan dan investasi di era pemerintahan Jokowi ini berjalan linear dengan laju eskalasi letusan konflik agraria di berbagai wilayah.
Baca Juga: KPA: PSN Jokowi Sumbang konflik Agraria Sebanyak 115 Letusan
Permasalahanya, lanjut dia, bukan di pembangunan dan investasi yang datang, namun cara pandang yang luput menghormati hak-hak di wilayah target pembangunan dan investasi sehingga berujung pada penggusuran dan perampasan tanah.
Lebih lanjut, KPA juga turut menyoroti peningkatan tindakan kriminalisasi di sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. KPA mencatat terdapat 3.503 korban kekerasan dan kriminaliassi di wilayah konflik agraria di masa Jokowi jadi Presiden.
Dari total tersebut, sebanyak 2.442 merupakan korban kriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan dan penganiayaan, 84 orang tertembak dan 72 orang tewas akibat represifitas aparat negara di lapangan.
Baca Juga: Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi Telah Capai 140.000 Hektare
Jumlah korban itu meningkat jika dibandingkan dengan satu dekade kepemimpinan SBY yang mencapai 2.087 korban kriminalisasi dan kekerasan. Detilnya, 1.354 tercatat sebagai korban kriminalisasi, 553 orang mengalami penganiayaan dan kekerasan, 110 orang tertembak dan 70 orang tewas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
