kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.405.000   -9.000   -0,64%
  • USD/IDR 15.370
  • IDX 7.722   40,80   0,53%
  • KOMPAS100 1.176   5,28   0,45%
  • LQ45 950   6,41   0,68%
  • ISSI 225   0,01   0,00%
  • IDX30 481   2,75   0,57%
  • IDXHIDIV20 584   2,72   0,47%
  • IDX80 133   0,62   0,47%
  • IDXV30 138   -1,18   -0,84%
  • IDXQ30 161   0,48   0,30%

KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023


Senin, 15 Januari 2024 / 16:57 WIB
KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik agraria. 

Jumlah tersebut naik sebanyak 12% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 212 letusan konflik agraria. 

Baca Juga: Konflik Agraria Meningkat 12% pada Tahun 2023, Tertinggi Kasus Perkebunan Soal Sawit

"Letusan konflik 2023 tersebut terjadi di atas tanah seluas setengah juta hektare, yakni 638.188 ha, tersebar di 346 desa dengan korban terdampak sebanyak 135.603 Kepala Keluarga (KK)," kata Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam Catatan Akhir Tahun 2023 KPA, di Jakarta Selatan, Senin (15/1). 

Lebih detil, letusan konflik reforma agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan-agribisnis yang mencapai 108 letusan konflik, atau 44% dari total letusan konflik yang terjadi sepanjng tahun lalu. 

Posisi kedua ditempati oleh sektor properti dengan jumlah letusan konflik sebanyak 44 letusan konflik atau 18% dari total konflik. 

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikat Tanah Mencapai 120 Juta Bidang pada 2024

Kemudian, sektor pertambangan menyebabkan 32 letusan konflik, proyek infrastruktur dengan 30 letusan konflik atau 12%, sektor kehutanan sebanyak 17 letusan konflik. 

"Terakhir pesisir pulau-pulau kecil dan fasilitas militer yang sama-sama menyumbangkan 5 letusan konflik atau 3% dari total letusan konflik," jelas Dewi. 

Dewi mengatakan konflik agraria pada ketujuh sektor tersebut juga mendominasi sejak tahun tahun sebelumnya. 

Baca Juga: Sertifikasi Tanah di Indonesia Ditargetkan Rampung Tahun 2025

Artinya, tambah Dewi, pengulangan setiap tahun konflik-konflik agraria pada sektor perkebunan, properti, pertambangan hingga proyek infrastruktur ini menandakan tidak adanya perubahan signifikan dari pemerintah dalam memperbaiki model dan pendekatan pembangunan di Indonesia. 

Justru menurutnya, kebijakan dan orientasi pengalokasian tanah serta kekayaan alam semakin mendominasi oleh kepentingan investor dan badan badan usaha skala besar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×