Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai Komisi III kurang tanggap terkait kericuhan dan kekerasan yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung. Alhasil, Komisi I yang akan berinisiatif melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kericuhan Cikeusik dan Temanggung.
“Saya juga bertanya-tanya kenapa Komisi III kalem, biasanya kan Komisi III galak. Teman-teman Komisi I malah bilang kok teman Komisi III adem ayem saja. Saya juga enggak tahu kenapa, mestinya mereka proaktif. Itu kan tugasnya sebagai komisi penegak hukum,” ujar Ramadhan seusai rapat internal Fraksi Demokrat di depan Gedung Nusantara II DPR Jumat (11/2).
Menurut politisi Demokrat itu, Komisi I melakukan pemanggilan tersebut karena kasus itu sudah menyangkut masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami merasa ini sudah mengerikan. Ini sudah sangat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Apalagi yang di Cikeusik orang yang berbeda pandangan agama langsung dibunuh,” imbuhnya.
Bagi Ramadhan jika kerusuhan tersebut sudah menyangkut Suku Agama Ras dan Adat (SARA) tindakan kekerasan negara dilegalkan. Misalnya langsung menembak di tempat oknum pelaku kerusuhan. Tapi Ramadhan masih belum bisa menjanjikan kapan rapat koordinasi itu bisa digelar. “Ini sedang kita bicarakan di Komisi I dan kita juga sering membahasnya di Group BBM kita,” tutupnya.
Sekadar informasi Komisi III DPR RI membidangi Hukum dan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
