Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan upaya penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani, hal itu dilakukan guna menjamin kepatuhan para stakeholder pemanfaatan lahan dan hutan agar ikut aktif menjaga supaya tidak terjadi karhutla di wilayahnya masing-masing.
Untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap karhutla, kementerian pun telah membuat kesepakatan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Penegakan hukum terpadu Karhutla merupakan terobosan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan efek jera. Aparat hukum sejak awal melakukan kerja bersama menangani kasus karhutla.
Rasio menyebut, penegakan hukum secara tegas baik terkait administrasi, perdata maupun pidana, akan terus ditingkatkan.
Baca Juga: Pemda diminta kerja cepat selesaikan masalah sampah melalui PSEl
"Sudah ada 20 perusahaan kami gugat secara perdata terkait karhutla, hampir semua gugatan yang kami dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, 833 korporasi diberikan sanksi administrasi, serta belasan lainnya dipidana karena karhutla," jelas Rasio dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (1/9).
KLHK meyakini, penegakan hukum tegas akan merubah perilaku dari pembakar hutan dan lahan. KLHK juga tengah menyiapkan penegakan hukum karhutla multidoor.
"Yaitu tidak hanya menerapkan pasal berlapis, akan tetapi juga akan menerapkan undang-undang berlapis bersama kepolisian dan kejaksaan, agar hukumannya semakin berat," terang dia.
Lebih lanjut Rasio menjelaskan, jika jajarannya saat ini terus melakukan upaya-upaya pemantauan setiap hari, utamanya dari hotspot yang terdeteksi dari satelit.Ini dilakukan untuk merespon setiap potensi karhutla dengan memberikan peringatan pada lokasi-lokasi dimana adanya potensi karhutla.
"Ada 134 surat peringatan yang sudah kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang lokasi-lokasinya terjadi karhutla pada tahun ini," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi bilang, saat ini inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Utamanya, agar terbentuk solusi permanen pengendalian karhutla, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.
Terdapat tiga klaster utama strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh. Klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P).
Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Baca Juga: Inilah manfaat terumbu karang bagi manusia dan lingkungan
Klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerjasama dengan para pihak terkait.
"Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah, juga masyarakat dunia. Karhutla mengancam kelestarian lingkungan dan masyarakat. Dampak asap karhutla sangat merugikan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, serta hubungan internasional. Dan yang pasti secara nyata meningkatkan emisi karbon penyebab perubahan iklim," jelas Laksmi.
Dia melanjutkan, jika pada prinsipnya karhutla dapat dicegah. Upaya pencegahan karhutla merupakan langkah yang jauh lebih baik dibandingkan upaya memadamkannya disaat sudah memasuki masa krisis karhutla.
"Pencegahan karhutla sangat penting untuk dapat diupayakan bersama. Sinergi para pihak mulai dari pusat, daerah hingga ke tingkat tapak perlu dikedepankan. Partisipasi dan kesadaran masyarakat pun perlu terus dibangun," pungkas Laksmi.
Selanjutnya: Duh, angka kematian pasien Covid-19 Indonesia di atas rata-rata dunia sejak Juli 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
