Setahun Pemerintahan Prabowo, Pencegahan Korupsi Masih Didominasi Retorika

Minggu, 19 Oktober 2025 / 20:45 WIB

ILUSTRASI. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman menilai upaya pemberantasan korupsi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya pemberantasan korupsi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas. Pemerintah masih berada pada tahap retorika tanpa langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, selama setahun masa pemerintahan Prabowo belum terlihat kebijakan konkret yang berdampak pada perbaikan sistem pengawasan dan transparansi di instansi pemerintah.

“Arah kebijakan saat ini masih di tahap retorika, belum terlalu jelas komitmen dan tindakan nyata yang bisa berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (19/10/2025).

Boyamin mengambil contoh sejumlah kasus korupsi yang mencuat dalam periode ini, seperti dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia, kasus minyakita, dan kasus kuota haji, yang mana mencerminkan lemahnya pengawasan internal pemerintah.

Soal CSR BI, ia menjelaskan bahwa BI pada dasarnya bukan lembaga yang mencari keuntungan, sehingga aneh jika bisa menyalurkan dana CSR. Apalagi pada momentum menjelang pemilu.

Ia juga menilai kebijakan pemerintah dalam sektor-sektor strategis masih menyisakan celah korupsi. Dalam kasus minyak goreng, misalnya, pemerintah seharusnya mampu memastikan pemenuhan kewajiban penjualan dalam negeri (DMO) 20%, tetapi lemahnya kontrol akhirnya menyebabkan manipulasi data ekspor tetap terjadi.

Meski demikian, Boyamin mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang menurutnya tegas dan berani mengusut berbagai kasus besar. Ia menilai, Kejaksaan Agung justru menunjukkan independensi yang lebih kuat ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kejaksaan Agung berhasil membongkar kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, hingga satelit Kemenhan. Sementara KPK justru belum menunjukkan independensi sejak revisi UU KPK pada 2019,” terangnya.

Selain itu, masih banyak sektor rawan korupsi yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari perizinan, tender proyek, hingga mutasi pejabat. Ia menyebut praktik manipulasi tender dan jual beli jabatan masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan korupsi besar seperti dalam kasus tol MBZ dan BTS Kominfo.

Ke depannya, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi anggaran sebagai langkah utama pencegahan korupsi.

Boyamin bilang pengelolaan anggaran negara, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, masih rawan dimanipulasi. Utamanya, dalam sektor tambang, ekspor, dan impor. Maka, pengawasan dan transparansi anggaran menjadi kunci sebab ketika tender dan izin dilakukan secara terbuka dan terjadwal, peluang suap bisa ditekan.

Secara keseluruhan, Boyamin melihat strategi pemberantasan korupsi pemerintah masih bersifat reaktif dan belum sistematis. Hingga kini, belum ada mekanisme evaluasi yang jelas terhadap capaian dan kegagalan program antikorupsi.

“Masih jauh dari harapan. Belum terlihat metode dan sistematika yang jelas seperti halnya manajemen di sektor lain,” tegasnya.