Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
Selain persoalan utang, Said juga meminta pemerintah memperjelas arah orkestrasi kebijakan moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menilai asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS masih realistis. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu memiliki arah kebijakan yang jelas dalam merespons perubahan ekonomi global.
Said mencontohkan China yang cenderung menjaga daya saing ekspornya melalui nilai tukar yuan, sementara Amerika Serikat (AS) mempertahankan dolar yang kuat sebagai salah satu instrumen untuk membantu mengendalikan inflasi.
Menurutnya, Indonesia perlu menentukan prioritas kebijakan, apakah lebih menitikberatkan pada penguatan daya saing ekspor melalui nilai tukar atau menjaga stabilitas inflasi, terutama untuk komoditas pangan dan energi yang masih bergantung pada impor.
Baca Juga: Banggar DPR Desak Menkeu Segera Lapor Profil Utang Pemerintah
"Dalam kondisi dunia yang tidak menentu dan keterbatasan fiskal, harus ada narasi yang memandu arah kebijakan moneter ke depan agar secara teknis dapat dijalankan oleh Bank Indonesia," kata Said.
Dengan demikian, tantangan fiskal pada 2027 tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai belanja negara, tetapi juga bagaimana menjaga agar beban utang tidak semakin menggerus ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













