Anggaran Terbatas, Target Jalan Tol Baru 2027 Dipangkas Jadi 12,27 Km

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 12,27 kilometer pada 2027. Target tersebut menyusut seiring pagu indikatif anggaran yang diterima Ditjen Bina Marga yang hanya mencapai Rp29,24 triliun.

Keterbatasan anggaran ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya dalam mendukung konektivitas dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kesenjangan antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran memang cukup besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Menurut Yusuf, hal yang lebih penting untuk dicermati adalah arah kebijakan belanja pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, porsi anggaran infrastruktur terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin sempitnya ruang fiskal akibat rendahnya rasio pajak, meningkatnya beban bunga utang, serta munculnya berbagai program prioritas baru.

Selain itu, pemerintah juga dinilai mulai mengalihkan sebagian alokasi anggaran ke sektor lain.

"Infrastruktur menjadi pos yang relatif lebih mudah dikurangi karena manfaat ekonominya baru terlihat dalam jangka menengah," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (9/7/2026).

Yusuf menilai target pembangunan jalan tol yang hanya mencapai 12,27 kilometer masih jauh dari kebutuhan konektivitas nasional. Menurutnya, meskipun pembangunan jalan tol sebagian besar dilaksanakan oleh badan usaha jalan tol (BUJT), berkurangnya dukungan pemerintah berpotensi membuat investasi hanya terfokus pada proyek-proyek yang layak secara komersial.

"Ketika peran negara semakin mengecil, pembangunan cenderung terkonsentrasi pada ruas yang layak secara komersial, sedangkan wilayah yang paling membutuhkan konektivitas untuk pemerataan berisiko semakin tertinggal. Dampaknya mungkin belum terasa dalam jangka pendek, tetapi fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi lebih lemah," kata Yusuf.

Di sisi lain, Yusuf menilai usulan Komisi V DPR RI untuk memprioritaskan anggaran pada preservasi jalan merupakan langkah yang rasional di tengah keterbatasan fiskal saat ini.

Ia menjelaskan, pemeliharaan jalan memiliki manfaat ekonomi yang besar karena dapat mencegah biaya rekonstruksi yang jauh lebih mahal di masa depan, sekaligus membantu menekan biaya logistik dan operasional kendaraan.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar fokus pada preservasi tidak mengorbankan pendanaan pembebasan lahan maupun kepastian pipeline proyek jalan tol. Menurutnya, selama proses pembebasan lahan dan perencanaan proyek tetap berjalan, pembangunan fisik dapat dipercepat ketika kondisi fiskal membaik.

Dengan demikian, kepercayaan investor terhadap sektor infrastruktur nasional tetap dapat terjaga.

Sebelumnya, besaran pagu indikatif tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ditjen Bina Marga dan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam rapat tersebut, anggaran sebesar Rp29,24 triliun hanya cukup untuk mendanai pembangunan jalan nasional baru sepanjang 200,44 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 869,18 kilometer, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.388,37 meter, preservasi jembatan sepanjang 3.740,27 meter, pembangunan flyover atau underpass sepanjang 473,9 meter, serta pembangunan jalan tol baru sepanjang 12,27 kilometer.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 kilometer, pembangunan 118 unit jembatan gantung, dan dukungan penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima usulan untuk menahan pembangunan jalan baru seiring terbatasnya pagu indikatif yang tersedia.

Komisi V DPR RI pun menyarankan agar alokasi anggaran sebesar Rp29,24 triliun lebih difokuskan pada kegiatan preservasi jalan dibandingkan pembangunan infrastruktur baru.

Menanggapi usulan tersebut, Roy memastikan Ditjen Bina Marga akan melakukan penajaman program dan alokasi anggaran untuk tahun depan.

"Seluruhnya menjadi catatan penting bagi Ditjen Bina Marga dalam menajamkan program dan anggaran TA 2027, agar lebih tepat sasaran, terukur dan selaras dengan prioritas nasional," jelas Roy Rizali.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp98,47 triliun.

Nilai tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran Kementerian PU yang diperkirakan mencapai Rp219,81 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News