/2026/08/27/880757628.jpg "Ekonom: Keresahan Ekonomi Ikut Jadi Pemicu Demo 27 Agustus 2026")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026). Di tengah aksi tersebut, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, dinilai turut menjadi salah satu latar belakang munculnya keresahan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kelas menengah saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang bersifat kumulatif. Kondisi tersebut terlihat dari penurunan jumlah kelas menengah, sementara kelompok yang berada di bawahnya justru semakin besar.
“Jadi, aksi hari ini memang tidak seluruhnya berbicara soal kelas menengah, tetapi keresahan ekonomi menjadi salah satu latar belakang yang penting,” kata Yusuf kepada Kontan, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Calon Deputi Gubernur BI Solikin: Sinergi Harus Berjalan dengan Independensi BI
Berdasarkan catatan CORE, jumlah kelas menengah Indonesia turun menjadi sekitar 46,7 juta orang pada 2025, dari hampir 48 juta orang pada tahun sebelumnya dan sekitar 60 juta orang pada 2018. Di sisi lain, kelompok aspiring middle class telah mencapai sekitar 142 juta orang.
Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang secara statistik belum masuk kategori miskin, tetapi memiliki kondisi keuangan yang rentan. Tekanan tersebut diperparah oleh kenaikan biaya hidup, stagnasi upah riil, beban cicilan, serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur dan padat karya.
Tekanan ekonomi itu kemudian berdampak pada perilaku konsumsi masyarakat. Rumah tangga mulai menahan belanja, menunda pembelian barang tahan lama, hingga mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Ketika rasa aman secara ekonomi melemah, kata Yusuf, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga lebih mudah muncul. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kondisi kelas menengah bawah yang mulai kehilangan daya beli.
Baca Juga: Rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Paparkan Startegi Ekonomi dan Fiskal APBN 2027
Yusuf menilai kebijakan pemerintah saat ini masih lebih banyak menyasar kelompok miskin dan hampir miskin. Sementara itu, kelas menengah bawah yang menghadapi tekanan ekonomi belum memperoleh bantalan langsung yang cukup luas.
“Berbagai insentif seperti PPh 21 ditanggung pemerintah, PPN DTP untuk properti, maupun bantuan sektoral memang membantu, tetapi dampaknya belum cukup luas,” ujarnya.
Untuk mencegah tekanan ekonomi semakin dalam, pemerintah dinilai perlu menjaga pendapatan kelas menengah bawah melalui sejumlah kebijakan, seperti keringanan pajak penghasilan, subsidi bunga secara terbatas, serta insentif di sektor pendidikan dan kesehatan.
Yusuf juga menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar penciptaan lapangan kerja baru. Upaya mencegah masyarakat yang sudah berada di kelas menengah agar tidak turun kelas harus menjadi prioritas, antara lain dengan menahan PHK, memperkuat industri padat karya, serta menciptakan pekerjaan formal dengan produktivitas dan upah yang lebih baik.
Baca Juga: Konsumsi LPG 3 Kg Diproyeksi Jebol, Subsidi Bisa Bengkak Rp7 Triliun
Menurutnya, kebijakan reindustrialisasi juga penting, tetapi hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan tidak berhenti pada peningkatan nilai ekspor.
Jika tekanan terhadap kelas menengah dibiarkan, dampaknya dapat merembet ke perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat berpotensi bergeser dari barang tahan lama dan jasa ke kebutuhan pokok, sehingga menekan sektor seperti otomotif, properti, ritel, dan manufaktur.
Yusuf memperingatkan, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5% sekalipun dapat menjadi lebih rapuh jika daya beli melemah, informalitas meningkat, dan basis pajak menyempit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
