/2026/08/20/1274271817.jpg "Kian Menggerus Fiskal, Banggar Desak Pemerintah Siapkan Peta Jalan Mitigasi Utang")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyiapkan peta jalan mitigasi utang pemerintah.
Langkah ini dinilai penting karena meningkatnya beban utang mulai mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Desakan tersebut disampaikan di tengah proyeksi beban bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 650,3 triliun pada 2027. Angka ini naik 11,7% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 582,2 triliun dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Said menilai pengelolaan utang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal tahunan. Pemerintah membutuhkan strategi jangka menengah yang jelas untuk mengendalikan beban utang sekaligus menjaga kesehatan APBN.
"Kita kembali pada diskusi kita dua tahun lalu tentang peta jalan menuju APBN berimbang," ujar Said dalam rapat kerja dengan pemerintah membahas RAPBN 2027 di DPR, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Adopsi AI Tembus 92%, Pemerintah Siapkan Peta Jalan untuk Perkuat Daya Saing
Menurut Said, beban utang kini semakin berat jika dibandingkan dengan kapasitas penerimaan negara.
Pembayaran bunga utang telah mencapai sekitar 19% dari penerimaan negara. Jika ditambah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, rasio beban tersebut mencapai sekitar 47%.
Kondisi itu perlu segera diantisipasi agar peningkatan kewajiban utang tidak terus menggerus kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan.
Tekanan terhadap biaya utang juga berasal dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Said menyebut yield yang sebelumnya berada di sekitar 6,2% kini meningkat menjadi sekitar 7,1%-7,21%.
Di sisi lain, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko pengelolaan utang. Said mencatat asumsi nilai tukar dalam APBN berada di Rp 16.500 per dolar AS, sedangkan rupiah saat ini disebut telah berada di sekitar Rp 17.751 per dolar AS.
Baca Juga: Hyundai Sambut Insentif EV, Minta Kebijakan Konsisten dengan Peta Jalan Industri
Kombinasi kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkatkan biaya utang sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Karena itu, Said meminta Menteri Keuangan memaparkan strategi konkret untuk mengendalikan risiko utang dalam beberapa tahun ke depan. "Marilah kita bersama-sama menyiapkan peta jalan mitigasi terhadap utang kita di masa depan," tegasnya.
Banggar Soroti Arah Kebijakan Moneter
Selain persoalan utang, Said juga meminta pemerintah memperjelas arah orkestrasi kebijakan moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menilai asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS masih realistis. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu memiliki arah kebijakan yang jelas dalam merespons perubahan ekonomi global.
Said mencontohkan China yang cenderung menjaga daya saing ekspornya melalui nilai tukar yuan, sementara Amerika Serikat (AS) mempertahankan dolar yang kuat sebagai salah satu instrumen untuk membantu mengendalikan inflasi.
Menurutnya, Indonesia perlu menentukan prioritas kebijakan, apakah lebih menitikberatkan pada penguatan daya saing ekspor melalui nilai tukar atau menjaga stabilitas inflasi, terutama untuk komoditas pangan dan energi yang masih bergantung pada impor.
Baca Juga: Banggar DPR Desak Menkeu Segera Lapor Profil Utang Pemerintah
"Dalam kondisi dunia yang tidak menentu dan keterbatasan fiskal, harus ada narasi yang memandu arah kebijakan moneter ke depan agar secara teknis dapat dijalankan oleh Bank Indonesia," kata Said.
Dengan demikian, tantangan fiskal pada 2027 tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai belanja negara, tetapi juga bagaimana menjaga agar beban utang tidak semakin menggerus ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
