Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indeks keyakinan konsumen (IKK) mencapai 117,8 pada Juni 2026. Indeks ini lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 120,9. Keyakinan konsumen juga turun dari April 2026 lalu yang mencapai 123,0.
Ekonom Makro dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto menilai, tren penurunan keyakinan konsumen tersebut menjadi sinyal adanya dampak dari tekanan eksternal yang sudah semakin terasa dari sisi konsumen.
“Jadi yang sebelumnya yang menanggung tekanan eksternal itu lebih banyak produsen, sekarang sudah terasa di sisi konsumen,” tutur Myrdal kepada Kontan, Rabu (8/7/2026).
Baca Juga: Kemenhaj Gandeng Pusat Kesehatan TNI, Pantau Kesehatan Jemaah Setahun Sebelum Haji
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm yang sangat kuat terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, porsi tabungan konsumen terus menurun. Hal itu menunjukkan tekanan terhadap kondisi keuangan konsumen semakin terasa.
Mengutip laporan Survei Konsumen Bank Indonesia edisi Juni 2026 proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) tercatat sebesar 17,0% pada Juni 2026. Angka tersebut turun dari 17,5% pada Mei 2026.
Di sisi lain, proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) naik menjadi 73,0% dari sebelumnya 72,3%. Sementara itu, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membayar cicilan atau utang (debt installment to income ratio) relatif stabil, yakni 10,0%, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 10,2%.
Selain itu, ia menambahkan tekanan juga tercermin dari menurunnya kapasitas masyarakat untuk membeli barang tahan lama serta semakin beratnya kondisi konsumen dalam mencari pekerjaan.
“Jadi tekanan di sisi konsumen itu sudah sangat terasa, ditambah lagi juga dari aspek terkait dengan kapasitas pembelian barang tahan lama, lalu juga dari kondisi konsumen untuk mencari kerja, ini juga kalau kita lihat sudah mendapatkan pressure-nya,” ungkapnya.
Myrdal menilai, dalam kondisi seperti saat ini pemerintah perlu tetap mengambil langkah yang bersifat defensif dengan memberikan stimulus yang kuat kepada masyarakat rentan, terutama kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang masih terbatas.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar kondisi ekonomi di tingkat akar rumput tetap kondusif. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus menyalurkan berbagai stimulus serta melanjutkan program bantuan sosial.
Baca Juga: Menkeu Kaji Usulan Buruh agar Pajak JHT Diturunkan, Lihat Dampaknya ke Penerimaan
Di sisi lain, ia berpandangan pemerintah juga perlu tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terhadap program-program yang bersifat tersier atau belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Langkah efisiensi tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga minyak dunia setelah meningkatnya tensi geopolitik menyusul serangan Iran terhadap kapal Amerika Serikat.
“Terus ada serangan balik lagi, jadi kondisinya ini masih penuh dengan ketidakpastian, dari sisi global sendiri juga belum kondusif, sehingga mau tidak mau, kita harus dari sisi Indonesia, dari pemerintah, harus melakukan langkah defensif, supaya dari aktivitas ekonomi kita tetap kondusif dan tidak mengalami peningkatan pressure sosial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Myrdal menambahkan, pelaku pasar masih menunggu rilis data penjualan ritel yang dijadwalkan terbit pada esok hari. Menurutnya, kinerja penjualan ritel berpotensi kembali melemah seiring tekanan yang masih membayangi konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai Bank Indonesia (BI) perlu tetap mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari arus keluar modal pada pos other investment yang tercermin dalam neraca pembayaran Indonesia.
Karena itu, ia berpandangan BI perlu mengambil langkah intervensi pasar yang lebih agresif. Namun, di saat yang sama BI juga menghadapi dilema dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Menurutnya, kenaikan BI-Rate secara terus-menerus berpotensi membebani sektor riil sehingga insentif bagi masyarakat dan dunia usaha tetap perlu diberikan.
Baca Juga: Realisasi TKD Semester I-2026 Terserap 51,6%,Purbaya:Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
“Jangan sampai suku bunga naik, NPL (non-performing loan) juga naik, bisnis perbankan juga bisa tergerus kapasitasnya, bisa ada pressure lebih lanjut di sektor perbankan, jadi itu yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Lebih dari itu, ia mengatakan tekanan terhadap perekonomian kembali meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.
Meski demikian, Myrdal berharap lonjakan harga minyak tidak berlangsung lama seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, apabila harga minyak kembali menurun, tekanan inflasi global juga akan mereda sehingga berpotensi mendorong kembali arus modal masuk ke Indonesia.
Dengan demikian, nilai tukar rupiah diharapkan dapat lebih stabil dan tidak terus mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dinilai akan memberikan ruang bagi perekonomian nasional untuk kembali tumbuh lebih kuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














