kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Ketua Komisi III setuju KPK rekrut penyidik TNI


Senin, 11 November 2013 / 16:45 WIB
Ketua Komisi III setuju KPK rekrut penyidik TNI
ILUSTRASI. Grup Modalku, pionir platform pendanaan digital UMKM di Asia Tenggara


Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli menyambut positif rencana kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI dalam penguatan kemampuan penyidik.

"Tidak ada masalah, institusi sebesar KPK pasti jauh memahami persoalan aturan mekanisme, khususnya rekruitmen anggota yang diharapkan bisa bantu tugas KPK," kata Pieter saat dihubungi (11/11).

Dengan kerjasama ini, lanjut Pieter, KPK diharapkan bisa bekerja lebih solid dalam pemberantasan korupsi terutama ditingkat pemerintah daerah.

"Kita harus dukung KPK karena makin banyak pejabat daerah, kira-kira ada 300 lebih pejabat daerah yang terjebak perkara korupsi," imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi isu adanya kepentingan politik dalam rangka pengamanan kasus TNI yang tengah ditangani KPK, Pieter menegaskan, kerjasama ini harus dipahami sebagai kemitraan profesionalisme dan tidak disangkutpautkan dengan hal tersebut.

Selain itu, Pieter berjanji komisinya akan mengawasi kerjasama ini, karena Komisi III DPR mempunyai fungsi pengawasan dan KPK adalah salahsatu mitra kerja komisinya.

Sebelumnya, KPK mengirim 163 pegawai barunya ke Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) di Batujajar, Jawa Barat untuk melakukan pendidikan sejak 6 November hingga 21 Desember.

Dikabarkan atas kegiatan tersebut muncul wacana kerjasama antar keduanya, dan dikabarkan KPK akan merekrut  20 penyidik dari kalangan TNI namun kabar tersebut dibantah oleh institusi pimpinan Abraham Samad tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×