kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Ketua DPP PKS: Stop Pelesetkan Kepanjangan PKS!


Minggu, 03 Februari 2013 / 14:49 WIB
Ketua DPP PKS: Stop Pelesetkan Kepanjangan PKS!
ILUSTRASI. Minyak kelapa merupakan salah satu contoh bahan alami untuk obat gatal selangkangan.


Reporter: Rika Theo |

JAKARTA. Setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka kasus impor daging, di jejaring sosial bermunculan gurauan yang memelesetkan kepanjangan nama PKS. Hal ini rupanya membuat gerah para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Salah satu yang protes atas gurauan itu adalah Ketua DPP PKS Sohibul Iman. Sohibul meminta agar masyarakat tidak mengolok-olok PKS dengan membuat kepanjangan-kepanjangan baru.

"Kami berharap, walaupun itu hak publik, kepanjangan PKS jangan dibuat macam-macam, termasuk oleh moderator. Janganlah kami diperolok-olok seperti itu," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, nama PKS sempat dipelesetkan menjadi Partai Korupsi Sapi. Papan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, bahkan dicoret oleh orang tidak dikenal dengan cat warna merah bertuliskan "SAPI".

Menurut Sohibul, saat ini partainya tengah membangun sistem politik yang lebih baik. Persoalan korupsi, lanjutnya, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PKS, tetapi juga semua masyarakat Indonesia.

Lanjutnya lagi, PKS sudah berusaha memperbaiki sistem politik yang berbiaya tinggi. Misalnya dengan mengusulkan agar daftar calon anggota legislatif memakai sistem tertutup yang tidak menampilkan urutan caleg sehingga akan menghemat banyak biaya kampanye. Namun, saran itu kandas karena partai lain tidak setuju.

"Menurut kami, sistem pemilu yang baik kalau kaderisasinya berjalan dengan baik. Kalau sistem pemilu tidak disertai kaderisasi yang baik, maka akan ada kader jenggot yang hanya mendekati pusat kekuasaan untuk mendapat nomor urut teratas," kata Sohibul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×