Konsumsi Masyarakat Daerah Menurun, Penerimaan Pajak Daerah Ikut Melemah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perlambatan konsumsi masyarakat mulai membayangi kinerja penerimaan pajak daerah.

Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 9 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp 213,54 triliun atau 50,63% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 421,93 triliun.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang telah mencapai sekitar 60,43% dari target APBD 2025 sebesar Rp 292,53 triliun.

Sejalan dengan itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 9 Agustus 2026 tercatat Rp 213,54 triliun atau 49,72% dari target PAD tahun ini sebesar Rp 429,50 triliun. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 61,82% dari target PAD Rp 405,20 triliun.

Baca Juga: Tantangan Destry Jika Jadi Gubernur BI, Hadapi Perubahan Struktur Ekonomi Global

Pelemahan penerimaan pajak daerah terjadi di tengah perlambatan konsumsi masyarakat, salah satunya tercermin di DKI Jakarta. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jakarta melambat menjadi 5,18% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal II-2026, dari 5,72% YoY pada kuartal I-2026.

Perlambatan konsumsi tersebut turut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang melambat menjadi 5,52% YoY pada kuartal II-2026, dari 5,61% YoY pada kuartal I-2026.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, DKI Jakarta memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi ekonomi Jakarta tercatat sekitar 16,32% terhadap perekonomian nasional.

Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Bambang Arianto mengakui terdapat penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi berdampak terhadap konsumsi dan perputaran ekonomi.

"Kita melihat situasinya dari sisi daya beli dan ekonomi. Kita juga dalami dari hasil survei kami, dengan berbagai perkembangan yang disampaikan, memang ada penurunan daya beli, dan ini memang akan berdampak terhadap potensi penurunan konsumsi dan daya beli," ujar Bambang di Jakarta belum lama ini.

Meski demikian, Bambang menilai konsumsi rumah tangga Jakarta masih berada pada level yang relatif tinggi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih mencapai 5,18% pada kuartal II-2026.

"Karena memang ada tabungan, tapi kalau kita cek tadi di angka pertumbuhan ekonomi di keluarga, ternyata konsumsi rumah tangga walaupun melambat, masih tinggi, 5,18%. Itu cukup tinggi," katanya.

Baca Juga: Survei BI: Konsumen Menengah Atas Hati-Hati, Mulai Perbanyak Cicilan Utang

Menurut Bambang, tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir juga berpotensi membuat masyarakat menggunakan sebagian tabungannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Memang kami melihatnya kemungkinan ini ada. Melihatnya kan ada momentum mingguan, bulanan juga, sepertinya ada kebutuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi pada tiga bulan terakhir tersebut, sehingga agak sedikit, tabungan mungkin agak sedikit terpaksa, begitu ya," jelasnya.

Namun, kondisi tersebut mulai menunjukkan perbaikan. Bambang menyebut pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya tabungan di Jakarta, mencapai 12,67%, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 11,90%.

"Jadi memang ada, setelah kelihatan banyak pengeluaran konsumsi ini, sepertinya di neraca portofolio DPK ini sudah mulai, masyarakat mulai melakukan tabungan lagi," katanya.

Bambang menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah seperti insentif biaya transportasi dan bantuan sosial diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi tabungan masyarakat.

Baca Juga: Intip Jejak Karier dan Profil Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia

"Dan mungkin beberapa kebijakan dari pemerintah, seperti insentif biaya transportasi, kemudian juga bantuan sosial yang diberikan ini, sepertinya diharapkan bisa memulihkan dari sisi tabungan masyarakat ini, sehingga fenomena makan tabungan ini bisa agak-agak tereduksi sampai dengan akhir tahun 2025," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia memprediksi ekonomi DKI Jakarta pada kuartal III-2026 masih akan menguat. Perbaikan tersebut didorong oleh kegiatan usaha yang diperkirakan meningkat, momentum tahun ajaran baru sekolah, serta mobilitas masyarakat yang tetap terjaga.

Maraknya kegiatan atau event di Jakarta serta pemberian insentif transportasi juga diperkirakan dapat menopang aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat pada kuartal III-2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News