Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan modal disetor dan deposit oleh perusahaan penempatan buruh migran dinilai menghambat. Sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
"Secara umun banyak yang bilang kesulitan memenuhi kenaikan modal disetor dan deposit," ujar Ketua Umum Asosiasi Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (14/7).
Kenaikan modal disetor dan deposit merupakan syarat untuk mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
Modal disetor yang sebelumnya minimal sebesar Rp 3 miliar naik menjadi Rp 5 miliar. Sementara untuk deposit yang perlu disiapkan dalam Permenaker 10/2019 sebesar Rp 1,5 miliar sebelumnya hanya Rp 500 juta.
Kenaikan tersebut tidak hanya tercantum dalam Permenaker 10/2019. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang Undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Kita coba untuk bisa merubah ada beberapa poin yang menyulitkan pekerja migran sendiri mau pun perusahaan," terang Ayub.
Sebelumnya pembentukan UU tidak melibatkan pihak swasta. Padahal pihak swasta merupakan motor utama dalam industri jasa penempatan pekerja migran.
Industri jasa pekerja migran juga menjadi fokus dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu ada instrumen yang memudahkan. "Apjati minta kepada pemerintah khususnya presiden perlu ada kemudahan khusus," jelas Ayub.
Peningkatan industri penempatan pekerja migran merupakan salah satu target Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu Ayub bilang kemudahan berdampak mengentaskan pengangguran di Indonesia dan mencapai target devisa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
