Reporter: Bidara Pink, Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak di pasar global semakin menanjak akibat krisis pasokan energi. Alhasil sebagai negara importir minyak, ekonomi Indonesia bisa kena dampak.
Harga minyak jenis Brent pada Rabu (20/10) pukul 17.50 di level US$ 84,2 per barel, turun 1,03% dari penutupan harga Selasa. Namun, harga sebesar US$ 83,18 per barel pada Rabu (13/10) ini menguat 1,22% dalam sepekan.
Bahkan pada Selasa (19/20) lalu, harga minyak jenis Brent mencapai US$ 85,08 per barel yang merupakan yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir.
Sementara, Indonesia Crude Price (ICP) untuk bulan September 2021 sebesar US$ 72,2 per barel yang ditetapkan pada awal Oktober ini. Pada bulan lalu, rata-rata harga minyak jenis Brent sebesar US$ 75,7 per barel. Tren kenaikan pada Oktober, tentu akan mengerek ICP, sebagai acuan penerimaan November 2021.
Baca Juga: Harga minyak bergejolak, berikut dampaknya terhadap APBN
Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan, dari sisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kenaikan harga minyak bakal berdampak terhadap penerimaan negara dan subsidi energi.
Penerimaan pajak minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas bakal naik lantaran asumsi ICP dalam APBN 2021 hanya US$ 45 per barel.
Agar kenaikan harga minyak tak menambah defisit APBN pemerintah tak perlu menambah anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Apalagi saat ini di Jawa porsi BBM premium sudah sedikit sekali, sudah pindah ke pertalite," katanya, Rabu (20/10).
Berdasarkan sensitivitas APBN 2021 terhadap perubahan asumsi makro, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel akan memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 3,7 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Belanja negara juga akan bertambah Rp 3,1 triliun hingga Rp 3,6 triliun.
Baca Juga: Harga komoditas ini pengaruhi neraca dagang pada September 2021
Meski belanja juga bertambah, APBN akan mendapat surplus Rp 0,6 triliun hingga Rp 0,8 triliun dari kenaikan harga minyak tersebut.
Opsi kebijakan
Menurut Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, dengan harga minyak yang makin melambung di atas US$ 80 per barel, pemerintah memiliki dua pilihan.
Pertama, menambah subsidi untuk mempertahankan harga solar. Kedua, menaikkan harga solar dengan jumlah subsidi tetap Rp 1.000 per liter. Bila pemerintah memilih menaikkan harga solar, maka tiap kenaikan solar Rp 500, maka inflasi bisa meningkat 0,02%.
Namun, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, dengan pertimbangan potensi lonjakan inflasi dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah belum akan menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Harga CPO diprediksi bakal tetap tinggi, saham emiten CPO bisa jadi pilihan investasi
"Sebab second round yang timbul dari kenaikan harga BBM akan berdampak pada komoditas lainnya, sehingga akan menekan daya beli masyarakat," kata Josua.
Kepala Ekonom BCA David Sumual malah melihat, Indonesia menikmati kenaikan harga energi, khususnya dari sisi ekspor. Tapi ia mengingatkan risiko dari kenaikan harga BBM ini di 2022 karena kenaikan harga minyak mulai tertransmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga bisa memengaruhi peningkatan harga pangan.
"Apalagi, harga pangan ini memiliki bobot yang besar terhadap inflasi nasional. Jadi, tahun depan harus diwaspadai itu," tandas David.
Karena itulah, David menyarankan Indonesia untuk mengantisipasi dengan memastikan pasokan dalam negeri terjaga, terutama bahan makanan. Sehingga, tingkat inflasi pun tetap aman.
Selanjutnya: Perkuat industri hilir dalam negeri, pemerintah kelak bakal larang ekspor CPO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
