Kemkeu godok revisi UU PPN dan PPh

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilakukan dalam rangka reformasi perpajakan.

"PPh sama PPN, ya kami sedang persiapkan bersama Dirjen Pajak. Jadi finalisasi kan ada beberapa poin isu yang perlu untuk kami diskusikan mengenai kontennya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (21/5).

Ia mengatakan, sebenarnya sudah ada draf dari revisi UU ini. Namun, Sri Mulyani bilang, masih ada yang belum selaras sementara situasi masih terus berubah.

“Jadi, nanti ada konsultasi, formulasi dari sisi pasal-pasalnya dan tentu naskah akademisnya harus kemudian difinalkan. Mereka sudah ada drafnya tapi menurut saya masih perlu untuk berbagai cost dan benefit terutama dalam situasi global yang berubah cepat, itu mungkin perlu diakses lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan masih enggan menanggapi lebih jauh perihal revisi UU PPN dan PPh ini. Menurut dia, masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum bisa dibahas bersama dengan DPR.

Tahun lalu, pemerintah sempat mengkaji penurunan tarif PPh Badan yang bakal diakomodasi dengan revisi UU PPh. Adapun, tahun lalu pemerintah juga mengkaji kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN. Namun demikian, baik Sri Mulyani maupun Robert masih enggan berkomentar lebih jauh soal isinya.

"Saat ini PPN dan PPh masih digodok, lead policy-nya ada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kemenkeu melakukan konsultasi publik, FGD, dapat input, terus perbaiki, baru kita sampaikan," kata Robert.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

80% pemeriksa pajak restitusi PPN bakal diarahkan untuk gali potensi

Nasional

Fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudah

Nasional

APBI: Percepatan proses restitusi PPN tetap butuh pemeriksaan

Nasional

Percepatan proses restitusi PPN perlu akomodasi perlindungan hukum fiskus

Industri

Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrak

Nasional

PMK percepatan proses restitusi PPN ditargetkan selesai akhir Maret