kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Kementan sebut 88 kabupaten/kota di Indonesia rentan rawan pangan


Rabu, 30 Oktober 2019 / 12:57 WIB
Kementan sebut 88 kabupaten/kota di Indonesia rentan rawan pangan
ILUSTRASI. Pedagang membersihkan sayuran di Pasar Tebet, Selasa (5/3). Kementerian Pertanian (Kemtan) menyebutkan saat ini terdapat 88 kabupaten/kota rentan rawan pangan.


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menyebutkan saat ini terdapat 88 kabupaten/kota rentan rawan pangan.

"88 kabupaten jangan dianggap bahwa dalam seluruh titik kabupaten itu adalah rentan. Artinya ada titik di 88 kabupaten, daerahnya itu (rentan pangan)," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan, Agung Hendriadi, Rabu (30/10).

Agung bilang, daerah-daerah rentan rawan pangan biasanya daerah yang miskin, mempunyai prevalensi stunting yang cukup tinggi, dan daerah rawan konflik. Sebagian daerah rentan pangan tersebut berada di Indonesia timur. "(Permasalahannya) akses pangan, kemudian tenaga kesehatan, ketersediaan pangan, pendapatannya rendah harga mahal," ucap dia.

Baca Juga: Kemendag antisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru

Agung mengatakan, indikator daerah rentan rawan pangan antara lain, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Kemudian rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, prevalensi balita stunting, angka harapan hidup pada saat lahir. "Untuk mengentaskan itu Kementerian Pertanian tidak mungkin mampu bekerja sendiri," ujar dia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan terus membenahi persoalan terkait pangan. Sebab itu, diperlukan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani permasalahan tersebut. "Kunci utama bagaimana kita bersinergi satu sama lain," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×