Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menyusul pengalihan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Dana dan Aset (BPI) Danantara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa strategi yang disiapkan memerlukan upaya ekstra, terutama dari sektor sumber daya alam (SDA) serta kementerian dan lembaga (K/L), guna menutup potensi kehilangan penerimaan dari dividen BUMN.
“Beberapa (strategi extra effort) itu dimaksudkan bisa memperbaiki kepatuhan,” ujar Suahasil dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (8/5).
Baca Juga: Berbagai Strategi Kemenkeu Tingkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Salah satu strategi tersebut adalah pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dengan memperluas cakupan komoditas mineral.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian tarif royalti dan PNBP produksi batu bara dalam skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“PP 19/2025 ini telah dikeluarkan dan nanti kita lihat royaltinya bergerak meningkatkan penerimaan royalti atau seperti apa,” jelasnya.
Strategi lainnya adalah optimalisasi PNBP K/L melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang melibatkan tiga instansi, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian (terkait pelat premium).
Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Kelompok 2.000 Wajib Pajak yang Jadi Sasaran pada 2025
Di samping itu, dilakukan pula penegakan hukum di sektor lingkungan hidup non-SDA oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“Jenis PNBP-nya mereka sedang melihat. Tapi estimasi penerimaannya, ya PNBP ratusan miliar, antara Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Namun ini bukan yang tiba-tiba bisa menjadi terlalu besar, tapi moga-moga bisa meningkatkan PNBP ke depannya,” ungkap Suahasil.
Lebih lanjut, Kemenkeu juga akan mengoptimalkan potensi PNBP melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan.
Langkah ini mencakup penguatan proses bisnis dan pelaksanaan program kolaborasi (joint program) antarunit di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil menuturkan bahwa joint program ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola PNBP, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib bayar dan wajib pajak.
Baca Juga: Setoran Dividen BUMN Beralih ke Danantara, DPD RI: Kemenkeu Perlu Revisi Target PNBP
“Karena PNBP banyak eksportir, jadi ada peruntukan wajib bayar dan wajib pajak. Kalau ini connect bisa melihat kepatuhan ini. Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan ada antisipasi yang bisa diperbaiki,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan bahwa karena dividen BUMN tidak lagi masuk sebagai PNBP, maka upaya yang dilakukan Kemenkeu tidak dapat sepenuhnya menggantikan kontribusi dividen tersebut.
“Tetapi akan dilakukan upaya-upaya lain, tetapi akan dilakukan oleh pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Pengamat Ungkap Strategi untuk Capai Target Rasio Penerimaan Negara 23% PDB
Sebagai informasi, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target APBN 2025.
Angka ini menurun 26,03% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp156,70 triliun.
Selanjutnya: Setelah Ukraina, Afrika Jadi Target Baru AS dalam Perebutan Mineral Strategis
Menarik Dibaca: Harga Emas Pegadaian 9 Mei 2025 Antam dan UBS Kompak Melemah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
