kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

IPW Anggap Keberadaan Satgas Agar Penanganan Lebih Fokus


Senin, 11 November 2024 / 20:55 WIB
IPW Anggap Keberadaan Satgas Agar Penanganan Lebih Fokus
ILUSTRASI. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melakukan sesi foto usai wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra Di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN


Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. 

Satgas tersebut dibentuk untuk menangani beberapa isu krusial seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada), judi online, pencegahan penyelundupan, peningkatan penerimaan devisa, pemberantasan narkoba, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola, serta keamanan siber dan perlindungan data.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyatakan ketidakpahamannya terhadap latar belakang pembentukan satgas-satgas tersebut. 

"Saya juga tidak paham ya, kenapa dibentuk satgas-satgas itu. Kemudian, dasar pembentukan satgas itu apa dan juga kewenangannya. Karena misalnya soal Pilkada, sudah ada Gakkum yang terdiri dari Kejaksaan, Polri, dan Bawaslu," kata Sugeng kepada KONTAN, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: Polri Tindak 8.527 Perkara Pidana SDA, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 17,55 Triliun

Sugeng menambahkan bahwa untuk urusan penindakan hukum, sudah ada kepolisian dengan direktorat-direktorat terkait di berbagai kementerian dan lembaga. 

Menurutnya, pembentukan satgas ini terkesan mengesampingkan sistem yang sudah ada, seperti Direktorat Cyber yang menangani tindak pidana judi online, atau Direktorat Narkoba dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menangani masalah narkoba.

Sugeng mempertanyakan apakah pembentukan satgas ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang ada tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. 

"Pembentukan satgas adalah satu keputusan yang menurut saya politis. Saya jadi ingat kembali dengan Satgas Merah Putih pada zaman Sambo dulu. Ini tumpang tindih enggak karuan," ujarnya.

Baca Juga: Pelaku Usaha Menanti Pengamanan Bea Masuk untuk Bendung Banjir Produk Impor

Sugeng juga berspekulasi bahwa pembentukan satgas-satgas ini mungkin merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Presiden kan membuat pidato itu. Mungkin perlu ada satgas pemberantasan narkoba, judi online, penyelundupan, dan korupsi. Yang belum dibentuk satgas korupsi oleh polisi dan juga oleh kejaksaan. Tapi kalau kejaksaan kan tufoksinya memang menegakkan hukum korupsi," jelasnya.

Meskipun demikian, Sugeng menilai bahwa pembentukan satgas khusus ini mungkin bertujuan untuk fokus pada penuntasan masalah dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, sehingga upaya penegakan hukum dapat lebih optimal.

Selanjutnya: Biden Didesak Mundur, Beri Kesempatan Kamala Harris Jadi Presiden Wanita Pertama AS

Menarik Dibaca: 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Waspada Cuaca Hujan Lebat di Provinsi Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×