Kemenkeu Telah Mulai Bayarkan Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan, Cek Rinciannya

Senin, 09 Juni 2025 / 15:44 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani peserta Taspen saat mengambil gaji pensiun di KCP Mandiri Taspen Rawamangun, Jakarta, Senin (2/6/2025). Kemenkeu melaporkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, pensiunan, dan ASN daerah telah melampaui angka Rp 30 triliun.

Reporter: Indra Khairuman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ASN daerah telah melampaui angka Rp 30 triliun.

Realisasi tersebut diumumkan per 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, yang merupakan hari kerja keempat proses pembayaran.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa total pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pusat mencapai Rp 12,76 triliun.

Jumlah tersebut mencakup 1.977.942 pegawai, terdiri atas PNS/Pejabat Negara sebesar Rp7,14 triliun untuk 838.572 pegawai, serta PPPK sebesar Rp416,7 miliar untuk 107.431 pegawai.

Pembayaran juga dilakukan kepada anggota POLRI sebesar Rp 1,92 triliun untuk 488.248 personel, dan prajurit TNI sebesar Rp 3,11 triliun untuk 515.619 personel. Selain itu, pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN) turut menerima gaji ke-13 senilai Rp177,4 miliar untuk 28.072 pegawai.

Hingga 5 Juni 2025, sebanyak 9.180 satuan kerja atau 99,7% dari total 9.204 satuan kerja telah membayarkan gaji ke-13. Deni menambahkan, seluruh Kementerian/Lembaga yang berjumlah 97 instansi juga telah mengajukan permohonan pembayaran tersebut.

Untuk kalangan pensiunan, gaji ke-13 telah dicairkan sebesar Rp11,41 triliun kepada 3.506.346 orang. Dari jumlah tersebut, PT Taspen membayarkan Rp10,20 triliun untuk 3.085.407 pensiunan (97,6%), sementara PT Asabri menyalurkan Rp1,21 triliun untuk 420.939 pensiunan (84,4%).

Sementara itu, realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk ASN daerah tercatat sebesar Rp 6,36 triliun untuk 1.258.400 pegawai. Pembayaran ini telah dilakukan oleh 194 pemerintah daerah atau 35,5% dari total 546 pemda.

Rinciannya, hingga 5 Juni 2025, sebesar Rp4,46 triliun telah dibayarkan kepada 868.957 pegawai oleh 131 pemda.

Selanjutnya, pembayaran dilakukan bertahap, yakni pada 6–20 Juni 2025 sebesar Rp1,57 triliun untuk 330.990 pegawai oleh 52 pemda, dan pada 21–30 Juni 2025 sebesar Rp323,1 miliar untuk 58.453 pegawai oleh 11 pemda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News