Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 telah mencapai Rp 320,35 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 43% dari pagu Rp 744,77 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan penyaluran anggaran tersebut telah mampu menopang ekonomi selama kebijakan Pemberlauan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik dari sisi penanganan kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.
“Untuk program PEN 2021 kita melakukan adjustment yang kuat pada awal Juli khususnya untuk menghadapi PPKM Level 3 dan 4 di Jawa dan Bali,” katanya dalam diskusi diskusi Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan, Rabu (18/8) Rabu (18/8).
Secara rinci, realisasi itu meliputi lima program. Pertama bidang kesehatan Rp 76,64 triliun, atau 34,7% dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Baca Juga: Alasan ekonomi Indef sebut target pertumbuhan ekonomi pemerintah 2022 tak realistis
Selain itu, untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN ran bea masuk vaksin.
Kedua realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 97,18 triliun, setara 52,1% dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 16 juta KPM, serta bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,5 juta KPM.
Kemudian untuk Kartu Prakerja baru 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 948 ribu penerima.
Ketiga, realisasi program dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi terealisasi Rp 48 triliun. Angka tersebut setara dengan 29,6% dari pagu Rp 162,4 triliun.
Dana tersebut digelontorkan untuk beberapa program antara lain Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 11,84 juta usaha kecil, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM bagi 2,01 juta UMKM, serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
Lalu, disalurkan juga untuk program penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR bagi 4,45 juta debitur.
Baca Juga: Anggaran PEN untuk perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun pada 2022, ini rinciannya
Keempat, realisasi program prioritas terealisasi Rp 49,39 triliun, atau 41,9% dari pagu Rp 117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya Kementerian/Lembaga (K/L) bagi 917,4 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, pariwisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
Kelima, realisasi insentif usaha sebesar Rp 51,15 triliun, setara 81,4% dari Rp 62,83 triliun. Insentif pajak tersebut diberikan dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi 73.790 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 wajib pajak.
Adapula pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi 58.416 WP, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi 1.857 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP properti bagi 574 penjual untuk 6,64 ribu unit, serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil bagi enam penjual untuk 89,05 ribu unit.
Selanjutnya: Kepala BKF beberkan enam fokus kebijakan APBN 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
