Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2020 mencapai Rp 1.558,7 triliun. Realisasi ini setara 78,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 20,5% secara yoy jika dibandingkan periode sama tahun 2019 yang hanya Rp 1.293,6 triliun.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, terbagi menjadi dua yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L.
Untuk realisasi belanja K/L hingga November 2020 sebesar Rp 852,2 triliun. Sementara belanja non K/L tumbuh 22,8% atau mencapai Rp 706,5 triliun dari total pagu sebesar Rp 1.138,9 triliun.
“Belanja pemerintah pusat tumbuh 20,5% yaitu kita telah membelanjakan Rp 1.558,7 triliun. Dalam hal ini belanja tersebut memang dibelanjakan untuk penanganan Covid-19. Belanja K/L tumbuh 18,6% dan non K/L tumbuh 22,8%,” jelas Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita, Minggu (27/12).
Baca Juga: Sri Mulyani: Kementerian dan lembaga segera tuntaskan pencairan anggaran belanja
Sementara itu, Menkeu menyebutkan belanja K/L ditopang oleh beberapa belanja yang meningkat cukup signifikan terutama belanja bantuan sosial yang tumbuh 80,7% yoy.
Adapun realisasinya mencapai Rp 191,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 105,9 triliun di periode yang sama.
“Ini juga lebih tinggi realisasinya dari alokasi pagu pada Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 170,7 triliun,” jelasnya.
Kemudian belanja terbesar kedua dari komponen belanja K/L didorong dari belanja barang yang mencapai Rp 328,6 triliun yang lebih tinggi dari pagu Perpres 72/2020 sebesar Rp 271,7 triliun.
Belanja ini juga tumbuh 22,2% yoy jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebab belanja barang dilakukan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Dalam upaya penanganan Covid-19 di tahun ini, belanja barang cukup berperan penting dalam berupaya merealisasikan belanjanya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menkeu menyebutkan beberapa Kementerian juga mengalami peningkatan belanja yakni Kementerian Kesehatan mencapai Rp 32,9 triliun atau meningkat 95,9% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 16,8 triliun.
Kemudian juga Kementerian PUPR yang realisasi belanjanya mencapai Rp 26 triliun, serta Kementerian Ketenagakerjaan mencapai Rp 30,8 triliun atau meningkat hingga 689,6% dari tahun lalu yang hanya Rp 3,9 triliun.
“Belanja barang yang menyumbang pertumbuhan hingga 22,2% tersebut didorong oleh pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti biaya klaim rumah sakit, insentif tenaga kesehatan, bantuan UMKM, bantuan subsidi gaji dan bantuan internet,” jelasnya.
Sementara itu, belanja yang masih mengalami kontraksi adalah belanja modal yang tumbuh -7,7% yoy. Adapun realisasinya hanya sekitar Rp 110,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 119,7 triliun.
Baca Juga: Pemerintah dorong penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan digital
“Belanja modal kita terkontraksi -7,7% ini tentu berkaitan dengan adanya keterbatasan dari berbagai macam kegiatan dan aktivitas serta adanya pergeseran porsi belanja modal terutama yang sifatnya padat karya itu tetap digunakan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan dalam rangka memberikan pendapatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Adapun beberapa belanja kementerian yang tercatat menurun yakni dari Kementerian Perhubungan yang realisasi belanjanya hanya Rp 12,3 triliun atau menurun 25,4% dari tahun lalu yang sekitar Rp 16,6 triliun.
Kemudian belanja dari Kementerian PUPR menurun 17,6% atau hanya Rp 39,3 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 47,7 triliun.
Menkeu mengatakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan meski mengalami penyerapan belanja yang lebih rendah di tahun ini, namun demikian belanja tersebut tetap dapat merealisasikan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
