Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dua menteri pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Pertama adalah Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Jokowi.
Nadiem akan diminta keterangan terkait penyelidikan pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.
Baca Juga: Nadiem Makarim Diperiksa KPK Terkait Kasus Google Cloud Hari Ini
Nadiem bersama tim kuasa hukumnya direncanakan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.00 WIB.
"Bismillah hadir (Nadiem Makarim di KPK), saya mendampingi," ujar pengacara Nadiem Makarim, Mohamad Ali Nurdin saat dikonfirmasi, Rabu (6/8/2025).
KPK sendiri mengungkapkan, dugaan korupsi pengadaan Google Cloud dan di Kemendikbudristek terjadi saat pandemi Covid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring.
Asep mengatakan, penyimpanan data tersebut sangat besar sehingga harus dilakukan pembayaran terhadap Google Cloud. Proses pembayaran itulah yang tengah diselidiki KPK.
"Di Google Cloud itu kita kan bayar, nah ini yang sedang kita dalami," ujar Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Nadiem Makarim diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
Baca Juga: Dana Bansos Mengendap di Rekening Dormant, Mensos: Otomatis Bakal Ditarik Lagi
Panggil Yaqut Cholil
Selain Nadiem, KPK juga memanggil Menteri Agama (Menag) pada era Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025).
Yaqut dijadwalkan untuk dimintai keterangannya terkait penyelidikan kasus kuota haji 2024.
"Betul," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (6/8/2025).
KPK diketahui melakukan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji setelah mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses pembagian penambahan kuota haji.
Asep mengatakan, pemerintah awalnya meminta penambahan kuota haji 2024 kepada Pemerintah Arab Saudi untuk memangkas antrean haji.
"Ini untuk memperpendek, memangkas itu (antrean haji) berarti kan kuotanya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Diberikan 20.000 (tambahan kuota haji). Nah, ini seharusnya digunakan untuk itu, itu yang sedang kita tangani," kata Asep, dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga: Kuota Haji 2026 Diprediksi 221.000 Orang, Apakah Anda Akan Berangkat? Cek Di Link Ini
Asep mengatakan, pembagian tambahan kuota haji itu diduga bermasalah. Awalnya tambahan kuota haji seharusnya 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk haji reguler.
Namun, dalam pelaksanaannya, kuota dibagi rata masing-masing menjadi 50 persen.
"Seharusnya tidak dibagi 50-50, ini dibagi 50-50, jadi ada keuntungan yang diambil dari dia ke yang khusus ini," ujar Asep.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kamis, KPK Panggil 2 Menteri Era Jokowi: Nadiem dan Yaqut Cholil", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/21193981/kamis-kpk-panggil-2-menteri-era-jokowi-nadiem-dan-yaqut-cholil.
Selanjutnya: Akses Internet Belum Merata di Indonesia
Menarik Dibaca: Samsung S25 Harga Agustus 2025 Naik atau Turun? Cek Penjelasan Lengkapnya di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
